PALU EKSPRES, PALU– DPRD Palu berencana membentuk tim pengawasan peruntukan refocusing anggaran pencegahan penyebaran dan penanganan wabah Covid 19.
Wacana ini dikemukakan dua Anggota DPRD Palu dalam forum libu ntode bertajuk, strategi pemulihan mental masyarakat terhadap wabah Covid 19 di Kota Palu. Apa yang masyarakat perlu ketahui.
Libu ntodea yang digelar secara virtual dengan aplikasi zoom cloud meetings ini diikuti puluhan partisipan dengan 4 orang pemantik diskusi. Yakni Kepala Dinas Sosial Palu, Romi Sandi Agung, Plt RS Anutapura, dr Heri Mulyadi, phsycolog M Basir dan mantan Pasien Dalam Pengawasan (PDD) Covid 19, Mini.
Mutmaina Korona. Foto: Dok
Mutmaina Korona dalam kesempatan itu mengutarakan DPRD Palu saat ini tengah berusaha melihat dan mempelajari forsi realokasi anggaran yang dilakukan Pemkot Palu untuk penanganan wabah. Tujuannya agar anggaran tersebut dimanfaatkan tidak secara parsial.
“Makanya kami di DPRD Palu membangun tim pengawasan anggaran tersebut,”kata Neng, sapaan akrabnya dari balik layar.
Neng mengaku setuju dalam penanganan wabah ini diperlukan semangat gotong royong. Agar kerja-kerja tersebut bisa terintegrasi antara pihak terkait.
“Saya setuju kerja gotong royong dan terintegrasi. Dan DPRD Palu akan mendukung itu,”katanya.
Karena itu dia menyarankan agar fungsi Kehumasan Pemkot Palu harus berjalan sebagai pintu informasi terhadap segala upaya penanganan Covid 19 yang telah dilakukan Pemkot Palu.
DPRD Palu menurutnya juga perlu mengetahui segala informasi tersebut.
“Kami harap diskusi ini lahirkan solusi bersama. Sekaligus mengusul agar diskusi serupa kembali digelar namun fokus terhadap kinerja gugus tugas covid 19. Ini untuk pertanggungjawaban kepada publik.
Anggaran pun perlu terus transparansi setiap hari,”ujarnya
Dalam diskusi yang dipandu Dharma Gunawan Mochtar, politis NasDem ini menyoroti status stigma-stigma negatif masyarakat yang kerap muncul dalam beranda group Face Book Info Kota Palu.
“Ternyata stigma negatif kerap muncul di Info Kota Palu. Banyak statemen stigma dan memicu kekerasan terkait orang dengan status klinis ODP dan PDP,”tandasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Palu, Joppy A Kekung mengatakan, menghadapi wabah sama halnya dalam situasi medan perang.
Yang kata dia perlu dilakukan perlawanan melawan virus sekaligus berusaha mengendalikan krisis ekonomi. Termasuk mengendalian mental masyarakat dan para tenaga medis.
Mental tenaga medis harus dibangun dengan menyediakan segala kebutuhan APD yang mamadai. Baik itu masker dan hanskul maupun ventilator.
“Karena Ini membangkitkan mental petugas medis kita di lapangan.
Masyarakat resah karena peralatan tidak memadai ini perlu diperhatikan,”katanya.
Pandemi ini juga menyebabkan dunia usaha diberbagai sektor menjadi lesuh, berujung PHK massal karyawan. Disaat bersamaan Harga bahan pokok juga mulai naik. Sementara daya beli masyarakat rendah akibat wabah tersebut.
Joppy memgakau sangat mengpresiasi Pemkot Palu soal reloaksi anggaran sebesar kurang lebih Rp36milyar. Kata dia realokasi itu sebagai bentuk penguatan mental masyarakat. Terlebih sudah ada instruksi Kemenkeu.
“Namun kami berharap anggaran refocusing ini juga perlu menjatah karyawan yang telah di PHK di Palu.
Termasuk PKH,”ujarnya.
Disisi lain Joopy meminta masyarakat harus taat mengikuti anjuran pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid 19. Karena saat ini pemerintah tekah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengitervensi korban dan keluarga korban Covid 19.
“Kami perlu sampaikan, dalam realokasi anggaran, DPRD tidak perlu dilibatkan. Karena ini situasi darurat pemerintah. DPRD hanya terima laporan yang akan dibahas pada perubahan anggaran dalam RKA. Tetapi DPRD Palu akan bentuk tim pengawasan anggaran refocusing ini,”demikian Joppy. (mdi/palu ekspres)
