PALU EKSPRES, PALU– Wali Kota Palu Hidayat menyatakan pihaknya belum mengajukan usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Namun begitu, sejumlah langkah konkrit pencegahan dan penanganan wabah Covid- 19 yang mendekati substansi PSBB telah mulai dilaksanakan.
Hidayat mengatakan, untuk mengusulkan PSBB, dibutuhkan banyak kajian dan mengambil pertimbangan dari segala aspek. Kata dia, substansi PSBB, meski ada ada pembatasan sosial, namun ada pengecualian pada sejumlah kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
“Pengecualian dalam PSBB itu misalnya pasar, swalayan dan kegiatan jual beli di toko-toko. Tetapi semangat PSBB sebenarnya pencegahan dalam memutus mata rantai penyebaran wabah,” ujarnya.
Hidayat kemudian menjelaskan, langkah pencegahan yang dimaksud adalah dengan membentuk perangkat-perangkat pencegahan dan penanganan.
Dalam pencegahan pihaknya membentuk tim surveilance Dinas Kesehatan dan seluruh Puskesmas. Kemudian membentuk posko induk Satuan Tugas (Satgas) pencegahan, pengendalian penyebaran Covid 19 di Lapangan Vatulemo Palu. Lalu mengoperasikan pos lapangan pada 6 titik pintu masuk kedatangan menuju Palu.
Serta edukasi berupa promosi kesehatan (Promkes) yang langsung dilakukan di pos lapangan terhadap semua warga yang masuk melalui pos pemeriksaan kesehatan. Termasuk imbauan- imbauan untuk perlindungan diri masyarakat, yakni pengenaan masker ketika terpaksa harus keluar rumah untuk beraktifitas.
Dia menjelaskan, pola pencegahan yang berjalan saat ini adalah memeriksa kesehatan seluruh pendatang di pos lapangan lalu dicatat sebagai pelaku perjalanan.
“Dari pelaku perjalanan ini yang berpotensi menjadi Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG). Kita perlu intervensi dari sini. Kalau kita mau hentikan laju penyebarannya,”kata Hidayat.
Sebab, status OTG dan ODP inilah yang kemudian kerap terabaikan. Dan biasanya hanya diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Hal ini diduga kuat menyebabkan beberapa negara tidak mampu mengatasi laju penyebaran wabah tersebut. Karena perlakuan medis terhadap mereka hanya dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah.
Sementara kepastian mengenai konfirmasi positif atau tidaknya OTG dan OPD belum diketahui pasti. Sementara mereka sudah terlanjur kontak keluarganya di rumah. Keluarga yang telah terjangkit, kemudian lakukan kontak lagi dengan orang lain.
“Ini bahaya, kita tidak mengetahui apakah OTG dan ODP ini positif atau tidak .Tapi kalau mau aman, kita harus antisipasi dengan memperlakukan mereka seperti orang yang sudah positif. Harus dilakukan perawatan,”jelasnya.
Makanya saat ini pihaknya telah mendirikan pondok perawatan di Asrama Haji Palu. Serta pondok perawatan di Rusunawa Kelurahan Pantoloan.
Pondok ini khusus untuk memantau dan merawat seluruh warga yang ditetapkan OTG dan ODP. Sementara keluarganya akan dibantu dengan memberi bahan pokok kebutuhan sehari-hari selama OTG dan ODP dalam perawatan.
Kegiatan pos lapangan perbatasan ini diterapkan sejumlah standar. Dengan memberlakukan sistem buka tutup jalan.Pada saat dibuka, petugas mendata dan memeriksa kesehatan semua pendatang. Selanjutnya ditentukan sebagai pelaku perjalanan. Jika kondisinya sehat maka diberikan edukasi mengenai protokol pencegahan. Kalau kurang sehat ditetapkan ODP lalu diupayakan rawat di pondok.
Pos kesehatan lapangan juga diberlakukan rapid test. Untuk menentukan ada tidaknya virus dalam tubuh seseorang. Jika rapid test menunjukkan positif, maka diambil langkah perawatan dipondok perawatan yang telah disiapkan.
“Data dari pos lapangan ini yang setiap hari dilaporkan ke Satgas posko induk di lapangan vatulemo,”paparnya.
Pencegahan lainnya adalah membatasi kegiatan usaha jual beli barang dan warung makan dengan sebuah edaran prosedur agar kegiatan tetap berjalan. prosedur itu antara lalin menyediakan wadah cuci tangan dan pembeli diminta tidak mangkal di warung. Melainkan pesan, bungkus dan pulang. Tidak boleh sediakan kursi dan meja makan. Serta mengenakan masker dan menjaga jarak aman.
Pihaknya juga berencana menyusun peta tingkat kerawanan setiap kelurahan dan kecamatan. Terhadap daerah yang dianggap rawan, akan dilakukan disinfektanisasi. Menyiapkan biluk-bilik disinfektan di setiap pasar. Termasuk rencana penyemprotan secara rutin pada sejumlah tempat yang dianggap berpotensi jadi media penyebaran.
“Jadi PSBB itukan, pasar tetap buka, swalayan, tokoh bahkan ada pengencualian terhadap kegiatan transportasi,”ucapnya.
Di pos lapangan juga diberlakukan pendataan jumlah bahan pokok dan bahan penting yang masuk di Palu. Termasuk suplyer dan distributornya. Ini bertujuan agar stok kebutuhan pokok dan barang penting bisa terpantau dengan baik.
“Kita antisipasi jangan tiba-tiba nanti ada kelangkaan misal untuk 1 jenis bahan pokok. Padahal sewaktu di pos laangan kita sudah mendata stoknya. Nah ini memudahkan kita konfirmasi ke suplyer dan distributor,”ujarnya.
Sementara langkah penanganan yang dilakukan di RS Anutapura Palu, saat ini pihaknya tengah mendirikan ruangan khusus untuk laboratorium SWAB uji sampel Covid 19. Menambah ruang isolasi sesuai standar.
Saat ini ruangan uji swab sedang dibangun. Dan ditargetkan bisa digunakan pada akhir April 2020.
“Kami atur sedemikian rupa. Semua kita upayakan dalam rangka pengendalian penyebaran,”ujarnya.
Hidayat berharap, pihak-pihak ymag tidak mengetahui langkah yang telah dilaksanakan Pemkot Palu dengan argumentasi yang tidak lengkap. Karena hal itu justru bisa membuat masyarakat menjadi cemas.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Palu, dr Huzaema mengaku, keterangan yang dikutip sejumlah wartawan tidak sesuai dengan penjelasan sebenarnya. Dia mengaku dirinya tidak pernah mengeluarkan statemen tentang adanya usulan PSBB ke pemerintah provinsi.
Huzaema menjelaskan usulan PSBB harus melalui pertimbangan matang. Kajiannya harus menyentuh pada aspek dampak yang ditimbulkan. Pengusulannya pun harus dilakukan wali kota.
“Saya sudah katakan, PSBB itu harus melewati kajian yang mendalam. Teman-teman kita ini salah menangkap kata-kata saya,”kata Huzaema. (mdi/palu ekspres)
