Oleh : Nur Sang Adji
Tiba tiba ada kabar, parapihak sedang menggodok batas usia pensiun dini PNS pada umur 45 tahun. Reaksi timbul bermacam.
Manarik, sekalian menggelisahkan. Sebetulnya dasar berfikirnya logik. Akan tapi syaratnya, harus dipenuhi (live suporting).
Saya ingat di Ternate tahun 1982, ada tetangga memilih pensiun dini dari Telkom dengan pesangon Rp500.000 ribu. Mungkin setara Rp500 juta sekarang. Waktu itu, orang senang saja. Memilih pensiun atau terus kerja, dua duanya sama menguntungkan. Karena itu, tidak masalah. Sahabat senior saya di Palu juga memilih pensiun dini dari kepala cabang BNI Poso dengan pasangon Rp500 an juta.
Karib saya menunjuk contoh di Malaysia.
Di sana, usia pensiun PNS atau orang kerajaan, 60 tahun. Lalu, mereka mendapat uang pensiun sekitar 500 rb – 1juta RM tapi ini tergantung gaji dasar. Saya menemukan data usia paling rendah adalah Qatar, 47.tahun. Sedangkan, Cina, 55 tahun. Sementara, di Eropa, rata rata di atas 60 tahun. Saat ini, pemerintah malah ingin menaikan menjadi 62 tahun dan diprotes habis habisan oleh PNS dan sindikat pekerjanya.
Saya ingat antara tahun 1994 sampai dengan 1997, sering sekali menyaksikan PNS berdemonstrasi di Eropa. Mereka sebut manifestation (baca : manifestasiong). Tuntutannya, mempercepat umur pensiun. Tujuannya agar mereka bisa menikmati hidup senang lebih lama. Bisa bersama keluarga bebas menikmati liburan secara periodik. Karena, rekreasi (turisme) itu bahagian dari agenda hidup.
Itu bisa begitu, sebab tunjangan pensiunnya tinggi. Jadi, orientasi pensiunan ini adalah kerja bebas (wiraswasta dan rekreasi). Negara sejahtera itu berusaha memenuhi kewajiban untuk melayani rakyat. Tapi, beban keuangan negara jadi sangat berat.
Bayangkan, beasiswa saya 5250 fr (setara 2 jutaan). Tapi, penganggur mendapatkan 4000 Fr. Kebetulan, ada satu penganggur itu tinggal bersebelahan kamar dengan saya di apartemen yang sama.
Dan, di apartemen yang sama itu, kami (orang Indonesia) dan warga Perancis sama sama punya hak untuk ajukan tunjangan keringanan sewa apartemen (allocation famillale). Saya membayar hanya 900 fr, dari yang seharusnya sebesar 1500 fr. Mengapa bisa ?. Karena, angka beasiswa saya itu, masuk kategori miskin dalam standar hidup di sana.
Saya sengaja tulis yang ini untuk sandingkan dengan dana BLT dan kartu miskin yang sekarang banyak diperkarakan. Coba perhatikan, orang asing seperti saya saja dapat hak kasih sayang (previlage) dari negara. Di kita, jangankan orang asing. Sesama orang miskin saja sering tidak dapat. Malah, ada orang mati dapat jatah sembako.
Tapi jangan lupa, di balik pelayanan prima tersebut, ada kesungguhan negara dalam menagih kewajiban rakyat. Retribusi dan pajak misalnya. Pengalaman saya waktu beli televisi di carefoure kota Lyon. Ada tiga kwitansi disiapkan. Satu untuk toko, satu lagi bagi pembeli dan terakhir disetor ke kantor pajak. Semuanya bergerak sistimatis.
Satu tahun kemudian, datang pemberitahuan jatuh tempo untuk bayar pajak televisi. Kalau kita tidak perduli, dapat surat peringatan dengan ancaman pasal pasal hukum. Nah, lihatlah bagaimana negara menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga.
Karena itu saya sering ajari mahasiswa, terutama pada kuliah pendidikan kewarganegaraan dan anti korupsi. Saya bilang, kalau kamu menuntut dari pemerintah tentang hak. Maka bertanyalah lebih dahulu kepada diri mu. Sudah kah kamu tunaikan kewajiban mu pada negara ?
Bila belum, berhentilah menuntut. Namun kalau sudah, kamu pantas menjadi warga negara yang cerdas (smart cityzenship). Sebaliknya, pemerintah (baca : pemimpin) yang waras, akan mundur bila gagal memenuhinya. Saya dapat cerita dari kakak sepupu saya yang sudah lama tinggal di Canada hingga kini. Di sini, kata dia, rakyatnya boleh protes kepada pemerintah. Tapi, begini narasinya. “Mengapa jalan ini berlubang, padahal kami telah membayar pajak..?”
Saya dengar langsung cerita lain di kota Tokyo tahun 2004. Kawan saya, (Nagahata atau Nishida, salah satunya) mengisahkan. Bila ada anjing mati di depan rumah warga, mereka akan telepon walikota untuk mengurusnya. Dan, walikota pasti memenuhinya, karena itu kewajibannya. Tapi, setelah gempa kota Kobe tahun 1995, dimana semua lumpuh total. Maka, pemerintah dan rakyat sama sama sadar bahwa partisipasi stakeholder adalah mutlak dalam bernegara. Lalu, lahirlah LSM atau NGO yang mereka kenal dengan sebutan NPO (non profite organisation).
Saya berpandangan bahwa semangat untuk mempercepat waktu pensiun itu adalah adopsi dari pihak luar. Memang secara umum, pembangunan kita sering mencontoh model asing yang bagus. Tentu, tidak salah. Masalahnya, kita lupa melihat filosofinya secara substansial. Kedelai di Amerika sebagai analog, bisa berproduksi 15 ton per hektar. Benih yang sama, kalau di tanam di Indonesia hasilnya kurang dari 5 ton. Kondisi agroklimatnya berbeda. Butuh treatmen khusus.
Kekeliruan meniru ini mungkin lahir dari hasil studi banding. Gemar sekali. Sayang, lebih turistik (plesure) daripada belajar untuk referensi.
Akibatnya, sering sekali negeri ini latah dalam meniru kebagusan (best practice) pihak lain, lalu gagal meng implementasikannya. Sebaliknya, inovasi milik kita ditiru orang luar dan berkembang bagus. Sedangkan di tempat kita sendiri, terseok seok. Bahkan, sudah punah. Contohnya, konsep dokumen GBHN dan juga konsep Koperasi.
Saya perfikir, mengapa PNS Eropa minta turunkan usia pensiun.? Karena batas atasnya sudah sangat tinggi, di atas 60 tahun. Agar mereka punya cukup waktu untuk istirahat. Lantas, mengapa pemerintahnya mau naikkan usia pensiun ? Agar, bisa optimal gunakan tenaga dan keahlian mereka. Terpenting juga, agar negara efesien, karena membayar orang yang sedang bekerja hingga batas usia produktif maximum. Biayanya menjadi lebih murah dibanding membayar pensiunan yang sudah tidak produktif bagi negara.
Berikut, mengapa ada orang yang mau turunkan usia pensiun di Indonesia. Boleh jadi kebalikannya. Agar, negara menghemat karena jumlah PNS berkurang. Membiayai pensiunan yang tidak produktif lagi, amatlah kecil dibanding bayar pns aktif hingga umur optimal. Disamping alasan regenerasi dan peluang wiraswasta. Apakah benar demikian..? Butuh kesungguhan dan kejujuran para pihak.
Semogalah keadaan menjadi makin baik. Karena saya gelisah pada fenomena kontemporer. Bupati sudah marah kepada menteri di ruang publik. Bahkan, lurah dan ketua RT memarahi Presiden di ruang yang sama. Sesuatu yang tidak pernah ada di masa SBY, Megawati, Habibi dan apalagi di era Soeharto. Ini pertanda apa..? Walahu Alam bisyawab. (Penulis, pengajar ilmu ilmu pertanian dan Ekologi serta pendidikan kewarganegaraan dan Antikorupsi. Putra mantan Ketua Rt dan Lurah Kotabaru Ternate, tahun 1981). ***
