(Bagian Ketiga-Selesai)
Oleh Hasanuddin Atjo (Kepala Bappeda Sulawesi Tengah)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 telah ditetapkan dan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pembukaan acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembangnas), Kamis 30 April tahun 2020 melalui virtual aplikasi Zoom.
Tema dan fokus dari RKP 2021 mengalami penyesuaian karena bencana non alam COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Tema RKP nasional adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, dengan fokus (1) Pemulihan sektor industri; Pariwisata dan Investasi; (2) Reformasi sistem ketahanan kesehatan Nasional; (3) Reformasi sistem Jaminan Pengaman Sosial; (4) Reformasi sitem ketahanan bencana.
RKP Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah tahun 2O21 juga dilakukan penyesuaian dengan tema dan fokus RKP nasional tahun 2021. Tema RKP Daerah Sulawesi Tengah adalah Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Masyarakat. Sedangkan fokusnya (1) Pemulihan ekonomi sektor Rumah Tangga, UMKM dan sektor Koorporasi yaitu manufaktur, jasa, perdagangan, transportasi, hotel dan restoran; (2) Peningkatan kualitas SDM dan Pemerataan Infrastruktur, dan (3) Peningkatan kualitas sistem Kesehatan, serta (4) Penguatan sistem Ketahanan bencana.
Pandemic COVID-19 berdampak terhadap turunnya pendapatan pada sektor rumah tangga secara drastis. Antara lain disebabkan sejumlah pelaku UMKM yang tidak lagi beroperasi. Pengurangan tenaga kerja dengan status PHK atau dirumahkan oleh sejumlah usaha di sektor koorporasi seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi, hotel dan restoran.
Ini ditunjukkan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2020 turun menjadi 2,97 persen dibandingkan triwulan I tahun 2019 sebesar 5,07 persen. Selanjutnya di regional Sulawesi Tengah menujukkan pola yang sama yaitu triwulan I tahun 2020 tumbuh melambat 4,91 persen dibanding priode sama tahun 2019 sebesar 6,54 persen. Hampir dipastikan bahwa indikator makro lainnya seperti angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan antar wilayah juga akan meningkat.
Upaya Pemerintah Pusat maupun daerah untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekonomi makro tingkat nasional maupun daerah, juga telah dilakukan bersama dengan kebijakan re-alokasi anggaran APBN dan Refokusing anggaran APBD Provisisi dan kabupaten kota tahun 2020.
