PALU EKSPRES, PALU- Dampak wabah Covid 19 hampir menyentuh seluruh aspek sosial kemasyarakatan. Pembatasan ini juga memengaruhi pola jaring aspirasi (Reses) anggota DPR dan DPRD.
Yang sedianya dilaksanakan dengan tatap muka antara konstituen dan anggota dalam satu forum dengan banyak peserta, kini tidak dilakukan demikian.
Melainkan dengan cara berkunjung dari pintu ke pintu (dor to dor). Pola ini dilakukan Anggota DPRD Palu, Joppy A Kekung, Selasa 19 Mei 2020.
Kali ini Joppy terjadwal di tiga titik. kelurahan Birobuli Utara (Birut), Petobo dan Tatura Selatan. Ia memulai di Jalan Ramba Birut dan BTN Petobo. Lalu menuju Jalan Kancil, Tatura Selatan.
Sedangkan untuk menjaring aspirasi, Joppy mengedarkan lembaran kuisioner yang dibagi ke warga. Kuisioner ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas bantuan bahan pokok yang disalurkan.
Menurutnya, setiap titik warga tetap berkumpul, tapi dibatasi tidak lebih dari 10 orang. Setiap kelompok adalah warga yang rumahnya saling berdekatan. Meski begituy ia mengimbau warga tetap mengenakan masker dan jaga jarak.
“Jadi berkelompok-kelompok. Lalu kami datangi untuk kuisioner dan penyaluran bahan pokok,”kata Joppy.
Ia mengatakan, pola reses secara nasional memang dialihkan untuk membagi bantuan bahan pokok. Mengingat dampak Covid 19 turut memengaruhi aspek ekonomi masyarakat.
“Semuanya begini. Karena kita ketahui bersama pendapatan masyarakat menurun akibat pembatasan sosial,”ujarnya.
Beberapa catatan usulan masyarakat yang disampaikan melalui kuisioner pada umumnya masih seputar dampak bencana 2018. Mulai dari penyaluran dana stimulan dan jatah hidup. Termasuk bantuan langsung tunai dampak wabah Covid 19.
“Masih ada warga yang mengaku belum mendapat bantuan ini. Misalnya di Petobo dan Birobuli Utara,”bebernya.
Terkait infrastruktur, Joppy menyebut mendapat usulan berulang dari warga Kelurahan Birut. Yaitu usulan perbaikan jalan dan drainase di Jalan Kijang 4 dan sebra 5 serta jalan persaudaraan.
Ini menjadi usulan hampir semua anggota yang pernah Reses disana. Usulan ini muncul sejak tahun 2019.
Kata Joppy, hal ini akan diupayakan untuk ditindaklanjuti agar bisa masuk dalam program infrastruktur pada tahun 2021.
