PALU EKSPRES, PALU– Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang kini tengah dibahas pemerintah dan DPR mendapat penolakan Front Rakyat Tolak Omnibus Law (Frontal) Sulteng. Gabungan elemen lembaga swadaya masyarakat ini menilai RUU tersebut tidak berpihak kepada rakyat.
Penolakan ini digelar dengan berunjukrasa di depan kantor DPRD Sulteng, Kamis 16 Juli 2020.
Beberapa alasan penolakan diutarakan koordinator lapangan, M Mahyudin dalam orasinya. Pihaknya menilai RUU ini hanya akan mendorong investasi dari pengusaha-pengusaha yang memiliki catatan hitam di tanah air.
Menurut dia, sesuai data dan fakta lapangan menunjukkan, investasi hanya rakus akan tanah dan sumber daya alam. Di banyak wilayah, seperti investasi perkebunan PTPN XIV di Desa Lee Morowali Utara. Perusahaan ini justru hanya merampas tanah petani yang telah dikelolah turun temurun.
Kemudian perampasan lahan di Kabupaten Banggai oleh PT KLS untuk perkebunan kelapa sawit. Serta PT Agro Nusa Abadi yang mencaplok lahan masyarakat di 5 desa Kabupaten Morowali.
Menurut Mahyudin, investasi juga merupakan aktor perusak lingkungan. Misalnya pertambangan yang merusak hutan, membongkar pengunungan, mengeruk material. Menjadi pemicu banjir disaat musim hujan.
“Ini bukan hanya terjadi di banyak wilayah Sulteng. Tapi banyak daerah lainnya di Indonesia,”kata Mahyudin.
Selanjutnya kasus pelaporan Bupati Jumajang Jawa Timur oleh PT LTUI. Karena dianggap berjuang bersama rakyat untuk menolak pembukaan lahan untuk tambak.
“Kepala daerah saja bisa dikriminalisasi oleh pengusaha, apalagi hanya rakyat,”ujarnya.
Dalam catatan lain, pada tahun 2019 terjadi sebanyak 279 konflik agraria yang memperhadapkan rakyat dengan pengusaha dan negara. Sepanjang tahun 2019 pula terjadi sedikitnya 45 ribu pemutusan hubungan kerja terhadap buruh dan pekerja.
Ia menjelaskan serangkaian peristiwa tersebut, justru terjadi sebelum RUU ‘sapu jagad’cipta karya ini dibahas dan akan segera diketuk DPR RI menjadi undang-undang. RUU ini mereduksi sedikitnya 83 UU sektoral.
RUU ini katanya bersinggungan dengan banyak sekali sektor. Namun pembahasannya hanya dikebut 100hari kerja. Parahnya lagi RUU ini terkesan dibahas sembunyi-sembunyi.
“Dalam proses pembahasan pun, RUU ini tidak melibatkan rakyat luas. Draft RUU maupun naskah akademik tidak dibuka untuk publik. Partisipasi rakyat ditutup,”paparnya.
Selain itu pembahasan RUU ini DPR dan pemerintah malah lebih banyak melibatkan pengusaha atau investor yang punya catatan hitam di berbagai wilayah di Indonesia.
“Kesejahteraan seperti apa yang hendak dituju RUU Cipta kerja ini. Pasal-pasalnya sebagian besar dibuat untuk pengusaha,”tekannya.
Aksi unjuk rasa Frontal Sulteng ini melibatakan belasan LSM. Antara lain Jatam, PBHR, KPA, SMIP, LBH CBP, IPPMD, YTM, SP Palu, WALHI, LMND,Gempar, STN, FNPBI,PMII,HMPS TMP, HMPS TPHL, SB Palu, PMKRI,GMNI,HMI MPO, KBMKB,MPA Iguana, Himasos, SKP HAM, PMP ST dan PMII ST. (mdi/palu ekspres)
