Oleh Hasanuddin Atjo
Boleh dikata bahwa tidak satupun masyarakat dunia merasa nyaman dengan pandemic Covid-19. Dan hampir semuanya menjadi stres karena adanya tekanan emosional berupa cemas, sedih dan marah.
Bagaimana tidak, wabah pandemic Covid-19 telah menelan korban meninggal dunia yang tidak sedikit. Dan dahsyatnya lagi tidak pilih-pilih status. Apakah dokter dan tenaga medis, pejabat dan bukan pejabat, orang yang berpunya maupun tidak. Ditambah lagi pemakaman korban meninggal menysesuaikan dengan tatacara protokol Covid-19 antara lain di pekuburan khusus, minim jumlah keluarga dan sahabat yang melayat . Kesemuanya ini membuat masyarakat menjadi stres.
Di lain sisi , Covid-19 juga telah berdampak terhadap krisis ekonomi yang makin dalam, cenderung ke arah depresi, gelombang PHK dan dirumahkan terjadi hampir di semua sektor usaha mulai skala mikro kecil hingga skala besar. Kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan semakin menjadi. Dan ini kemudian membuat masyarakat bertambah stres.
Sejumlah referensi menyebutkan bahwa seseorang yang dilanda stres karena tekanan emosional biasanya mulai terprovokasi dan termotivasi mencari tahu faktor eksternal yang jadi musababnya. Dan kemudian memvonis serta mempersalahkan faktor eksternal itu.
Pandemic Covid-19 bisa dikatakan sebagai faktor eksternal penyebab. Masyarakat tentunya sadar untuk tidak menyalahkan virusnya. Dan kesalahan itu akhirnya berpindah kepada bagaimana tatakelola sebuah wilayah. Ujung-ujungnya berakhir kepada penilaian terhadap kadar kualitas maupun integritas dari pemimpinnya.
Dalam kasus Covid-19 masyarakat bisa menilai bagaimana kualitas dan integritas pemimpin wilayah. Mulai yang paling bawah ketua RT, RW, kepala Desa sampai teratas seorang kepala Daerah maupun kepala Negara dalam menangani laju penularan pandemic Covid-19 dan upaya dan skenario perbaikan dan pemulihan ekonomi yang terus makin tertekan.
Pilkada serentak di tahun 2020 akan dilaksanakan dalam suasana pandemic Covid-19, suasana krisis ekonomi dengan sebuah regulasi New Normal. Tanpa kampanye fisik, membatasi ruang gerak tim sukses untuk bertemu dan mengarahkan sejumlah pendukung. Karena itu sejumlah kalangan menilai bahwa pilkada kali ini sangat berbeda dengan Pilkada sebelumnya.
Kali ini figur-figur yang dibutuhkan adalah lebih kepada kualitas dan integritas. Sebut saja pendapat Daeng Nurdin, seorang supir rental Parepare-Makassar yang diminta pendapatnya saat mengatar saya ke Bandara Hasanuddin. Si Daeng mengatakan dalam Pilkada kali ini kita butuh figur yang cerdas dan kreatif, mengerti masalah bukan terkenal karena dia populer. Kita butuh makan, kita butuh bayar cicilan mobil yang menunggak dan kita butuh paket data untuk anak sekolah.
Selanjutnya Nurdin menambahkan meneruskan hasil diskusi dengan kelompoknya bahwa bila figur yang nantinya tampil hanya karena dia populer, terkenal oleh proses pencitraan , banyak yang akan “golput” pak. Saya jadi tersenyum mendengar celoteh Daeng Nurdin.
Artinya masyarakat kecil juga ingin ada perubahan. Semoga juga di daerah lain masyarakatnya tertular oleh cara berpikir seperti itu.
Sebelumnya Menteri dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan di beberapa kesempatan bahwa meragukan akan tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada tahun 2020, mengingat negeri ini maupun global sementara terperangkap dalam krisis ekonomi yang makin dalam dan cenderung alami depresi.
Karena itu Menteri Tito mengatakan bahwa Pilkada kali ini merupakan Pilkada adu gagasan adu ide terkait skenario menekan laju penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Bahkan Tito pernah melemparkan ide agar tidak terjadi salah usung dan salah pilih, maka pilkada 2020 bisa dilaksanakan secara asimetris. Artinya daerah yang dinilai kadar demokrasinya sudah baik dapat melaksanakan pemilihan langsung, sedangkan yang belum baik dapat melalui DPR di daerah. Namun ini semua berpulang kepada DPR RI sebagai pembuat regulasi untuk itu.
Pilkada serentak 2020 bila tidak ada halangan akan dihelat pada tanggal 9 Desember akhir tahun ini. Banyak berpendapat bahwa politik transaksional maupun pencitraan masih marak. Bisa jadi masyarakat masih akan terlibat dalam politik transaksi onal, tetapi sebagian dari mereka tidak akan menggunakan hak suaranya seperti apa yang disampaikan oleh daeng Nurdin, driver rental.
Karena pesawat lion JT-0852 rute Makassar-Psegera landing di Mutiara Sis Al Jufrie, maka saya sudahi penulisan artikel dengan satu catatan. Meskipun pandamic Covid-19 membawa malapetaka bagi dunia, namun di balik itu telah membawa berkah bagi sejumlah orang kelas bawah atau “Middle Down” yang ingin adanya sebuah perubahan.
Kita berharap keinginan itu juga terjadi di level pemilik hak usung. Dan survey memberikan sinyal bahwa dibeberapa partai besar sudah sepakat menuju ke arah itu. Bila ini bisa kesampaian, kita tidak harus menunggu lebih lama lagi hingga pendapatan per kapita masyarakat Indonesia berada di nilai US$ 6.000 dari US$ 4.000 tahun 2019 sebagai syarat minimal untuk tercapainya sebuah kualitas berdemokrasi . SEMOGA
