JAKARTA, PE – Pertikaian antara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diprediksi tidak mencapai titik temu. Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyebut dua pihak itu sama-sama merasa benar.
Antasari yang merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, menyebut SBY sebagai dalam kriminalisasi terhadap dirinya.
Sedangkan SBY menuding serangan Antasari itu berbau kepentingan politik. Mereka berdua akhirnya saling melaporkan di Bareskrim Polri.
“Polisi enggak boleh berdiam diri untuk menguji ini, untuk menguji apakah laporan Antasari punya bukti hukum. Karena itu hak Antasari sesuai konstitusi. Begitu juga (laporan) Pak SBY,” tegas Nasir dalam diskusi “Duel Antasari-SBY, Di Mana Aparat Penegak Hukum?” di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2).
Sebagai anggota DPR yang membidangi hukum, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengakui bahwa kadang-kadang polisi melakukan kriminalisasi terhadap pihak yang sudah ditargetkan.
Tapi, kepolisian sebagai penegak hukum tetap memegang prinsip legalistik formalistik. Dalam menjerat targetnya, polisi pasti memiliki dua alat bukti yang akan diteruskan ke kejaksaan.
“Kalau tidak percaya dengan hukum, kita mubahalah saja, sumpah pocong saja. Orang itu bersumpah bahwa dia tidak melakukan sesuatu. Kalau dia bohong bisa dilaknat oleh Allah. Atau dalam tradisi kita, ya sudah sumpah pocong saja mereka berdua, kita nonton,” katanya sembari tertawa.
Dia yakin penegakan hukum yang murni masih ada di Indonesia. Karenanya, aparat hukum harus bekerja dengan baik dan transparan. Jika tidak, gonjang-ganjing akan terus terjadi dan masyarakat tidak bisa hidup tenteram.
“Saya katakan (kasus Antasari) ini adalah ujian dari kepolisian bahwa apakah memang mereka serius atau tidak,” ucapnya.
(Fajar/PE)
