PALU EKSPRES, PARIMO– Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) meminta kepada seluruh camat dan jajarannya untuk turut mengawasi dan mengevaluasi pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah itu.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai, saat memimpin rapat evaluasi hasil pengawasan dan pembinaan Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3), di ruang kerjanya, Senin (5/10/2020).
Wabup berharap distributor tidak melakukan penyelewengan terhadap pupuk bersubsidi. Jika ada yang sengaja ataupun tidak melakukan tindakan itu, tentu saja sudah melanggar hukum.
“Dan oknum itu nantinya akan langsung berhadapan dengan aparat penegak hukum,” kata Wabup.
Sekaitan hal itu, Aswini Dimple selaku Sekeretaris II Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi di lapangan pihaknya menemukan beberapa permasalahan.
Namun, hal itu kata Aswini, telah dibahas melalui rapat bersama pihak-pihak terkait untuk mencari solusinya.” Kita sudah melakukan pengawasan dan pembinaan sampai ditingkat distributor maupun pengecer,” terangnya.
Kemudian, dari hasil peninjauan itu lanjut dia, ditemukan beberapa permasalahan di lapangan antara lain, keterlambatan pendistribusian pupuk kepada petani. Selain itu, dalam pendistribusian juga ditemukan masih ada yang belum tepat sasaran. Sehingga, diduga ada monopoli bisnis di lapangan.
“Setelah itu, kami bersama komisi pengawasan pupuk dan pestisida di Dinas Pertanian Parimo merangkum apa yang menjadi temuan dari permasalahan di masing- masing kecamatan,” ujarnya.
Dengan demikian, pihaknya menanggapi serius mengenai hal tersebut dan ia mengaku akan membahasnya bersama distributor, pengecer termasuk para camat, kepala UPTD serta semua tim komisi pengawasan pupuk pestisida. (asw/palu ekspres)
KP3 : Diduga Ada Monopoli Bisnis Pupuk Bersubsidi di Parimo
