PALU EKSPRES, PALU- Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng H Mulyono mengikuti pelantikan Pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Wilayah Timur, Sulawesi, Maluku,Papua periode 2020-2023, Kamis 15 Oktober 2020.
IPKN adalah organisasi profesi bagi para pemeriksa keuangan negara yang bertujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa, terdiri dari Pemeriksa BPK, Pemeriksa Internal BPKP, Pemeriksa Internal Daerah Inspektorat, Akademisi dan Praktisi.
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Prof. Bahrullah Akbar melantik Pengurus IPKN Wilayah Timur sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional IPKN Nomor 21/K-DPN-IPKN/10/2020 tentang Pengangkatan Pengurus IPKN Sulteng Periode 2020-2023 menetapkan Dewan Konsultatif antara lain Beligan Sembiring, Muhammad Din, Dr. Supriadi Laupe, Muhammad Muchlis, Abd. Rahman Alatas, Ludin Mukhtar, Afridin dan Ketua IPKN Wilayah Sulteng Muhaimin,CSFA.
Dalam sambutannya, Prof. Bahrullah Akbar menuturkan BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Pemerintah melalui Permenpan RB Nomor 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa menyatakan bahwa Jabatan Fungsional wajib memiliki organisasi profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota dan menjamin terbentuk standar kualitas serta profesional jabatan pemeriksa.
“Alhamdulillah, pada 20 Februari 2020, BPK telah membentuk organisasi profesi yang diberi nama Institut Pemeriksa Keuangan Negara sebagai sarana organisasi profesi bagi para fungsional pemeriksa dan auditor eksternal,”ucapnya.
Ia pun berharap IPKN menjadi wadah komunikasi dan koordinasi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang pemeriksaan keuangan negara. Terakhir Ia mengucapkan selamat bekerja kepada Pengurus IPKN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. “Institut (IPKN) ini menjembatani, sehingga hal-hal pengawasan bisa satu persepsi, satu paham dan bisa bersinergi serta lebih optimal dilapangan,”tutup Plh Sekdaprov Sulteng, Mulyono. (humas/palu ekspres)
