JAKARTA, PE – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad masih belum puas dengan hasil rekapitulasi data C1 oleh KPU DKI. Kendati pasangan calon yang diusungnya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno dipastikan lolos putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, namun hasil data real count tersebut dianggap belum memenuhi ekspektasi partainya.
Alasannya, banyak ditemukan kecurangan dalam pemilihan yang berlangsung pada Rabu kemarin. “Kami melihat adanya celah model kecurangan baru yang sedikit berbeda dengan praktik-praktik kecurangan pada Pilkada sebelumnya,” ujar Dasco melalui pesan singkat, Minggu (19/2)
Salah satu kecurangan yang mengkhawatirkan adalah migrasi pemilih yang mengakibatkan penggelembungan pemilih di tingkatan TPS. Banyak sekali pemilih yang tidak dikenali warga setempat tanpa identitas yang lengkap tapi memaksa untuk memilih.
Karena banyaknya jumlah pemilih, bahkan ada informasi di daerah tertentu pencoblosan masih terjadi setelah lewat batas waktu pencoblosan pukul 13.00 WIB. Seperti di wilayah Mall of Indonesia, Kelapa Gading. “Padahal waktu sudah menunjukkan jam 13.15 WIB. Benar atau tidaknya video tersebut harus kita verifikasi bersama,” sebut dia.
Menurutnya, fenomena itu aneh lantaran Jakarta adalah provinsi yang tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan provinsi lain. Tidak sulit memang bagi siapapun warga Jakarta untuk memilih di TPS yang sesuai dengan KTP nya, karena jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain paling lama hanya tiga jam dengan menggunakan kendaraan umum.
Apalagi, Pilkada dijadikan hari libur. “Jadi sebenarnya nyaris tidak ada alasan bagi pemilih untuk memilih tidak di TPS tempat dia terdaftar,” kata Dasco.
Praktik kecurangan lainnya yakni politik uang di tingkat TPS. Dasco menilai, tidak adanya upaya maksimal pencegahan pemilih membawa handphone atau kamera masuk ke dalam bilik TPS. Padahal HP atau kamera adalah alat yang paling sering digunakan untuk transaksi politik uang.
“Foto kertas suara yang dicoblos biasanya digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan uang suap,” tutur anggota komisi III DPR itu.
Dasco mengatakan, semua pihak tidak boleh mengabaikan begitu saja informasi yang beredar di masyarakat soal politik uang tersebut. Indikasi kuat praktik tersebut yakni adanya TPS yang perolehan suara 100 persen terhadap salah satu pasangan calon. “Di Jakarta tidak ada sistem noken, dan masyarakat Jakarta sangat heterogen. Sehingga, nyaris tidak masuk akal jika pasangan calon lain tidak meraih satupun suara,” tegasnya.
Ditengah kesulitan ekonomi yang dialami sebagian besar warga Jakarta saat ini, wajar memang, uang sejumlah ratusan ribu sebagai imbalan memilih bisa jadi sangat efektif dilakukan untuk meraih kemenangan secara curang. “Kita harus lakukan evaluasi serius untuk menangkal praktek politik uang ini,” pungkas Dasco.
(dna/JPG/PE)
