PALU, PE – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Daerah Sulteng, menggelar Sosialisasi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang dan Jasa, di aula kantor DKP Sulteng, baru-baru ini.
Dalam kegiatan ini, para pejabat eselon III dan IV lingkup DKP Sulteng, diberikan pengetahuan tambahan, terkait penyusunan HPS serta penyusunan spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Sulteng, Dr. Hasanuddin Atjo menyebutkan, sosialisasi ini dilaksanakan, agar para pejabat, khususnya para Kepala Bidang, UPT, serta para Kepala Seksi di lingkup DKP Sulteng, dapat menyamakan persepsi, terkait dengan HPS dan spesifikasi barang dan jasa.
“Kadang-kadang dalam praktiknya, ada pejabat yang lengah dari sisi administrasi dan tidak menimbulkan kerugian negara, tetap harus berhadapan dengan hukum. Hal-hal inilah yang coba kita hindari, melalui Bimtek penyusunan HPS ini,” kata Hasanuddin Atjo.
Dengan adanya sosialisasi ini, lanjut Hasanuddin Atjo, para pejabat diharapkan akan lebih paham, tentang bagaimana menyusun HPS, paham tentang spesifikasi jenis barang, serta harga untuk pengadaan barang dan jasa.
“Terkait HPS, HPS ini kan ada standarnya, ada referensinya, tidak semau kita menyusun. Apalagi, dengan adanya e-katalog saat ini, para pejabat pembantu pengadaan, termasuk para kepala-kepala seksi, bidang dan UPT, tidak lagi kesulitan, dalam mencari jenis dan harga barang yang akan diadakan,” jelasnya.
Hasanuddin melanjutkan, dalam penyusunan harga, pejabat yang ada di Seksi dan Bidang, juga sudah harus mampu melakukan kalkulasi. Termasuk harus mampu menghitung, jasa pengangkutan, pajak serta keuntungan bagi rekanan atau pihak ketiga yang melakukan pekerjaan. Juga yang harus diprediksi, adanya eskalasi harga, terhadap barang yang akan diadakan.
“Ketambahan nilainya maksimal 15 persen. Supaya akurat perhitungannya, maka setiap seksi sudah harus punya referensi yang lengkap, tentang barang dan jasa yang akan diadakan. Ini penting dilakukan, agar tidak menimbulkan masalah di belakang hari,” ujarnya.
Selain itu, Hasanuddin juga menekankan, para pejabat harus memiliki indera ketujuh, atau kemampuan membangun jaringan (networking), serta kemampuan dalam menganalisa, terhadap rekanan yang melakukan penawaran untuk suatu pekerjaan.
“Pejabat pengadaan dan Seksi, serta Bidang atau UPT, harus melakukan verifikasi secara ketat, lihat dulu kesiapan perusahaannya dalam melakukan pekerjaan. Jangan sampai, semuanya serba pinjam, kemudian tidak ada kesiapan modal lagi. Kalau perusahaan model begini yang dimenangkan, yakin saja akan menjadi masalah nantinya,” jelasnya lagi.
Olehnya, Hasanuddin menekankan lagi, para pejabat struktural dan pengadaan, harus mampu melihat reputasi rekanan yang akan melakukan pekerjaan. Pemberdayaan pengusaha lokal, memang harus dilakukan. Namun hal itu, tidak mesti melupakan kualitas.
Selain Kepala Dinas, kegiatan sosialisasi ini, juga mengundang narasumber dari Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Rahfan Mokoginta, terkait dengan bagaimana menyusun harga perkiraan sendiri dan bagaimana menyusun spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa.
Kegiatan ini, diikuti sekira 60 orang peserta, yang merupakan perwakilan dari masing-masing Bidang dan UPT, serta Seksi di lingkup DKP Sulteng, serta perwakilan dari ULP Sulteng.
(mg01/Palu Ekspres)
