PALU EKSPRES, PALU – Wali Kota Palu terpilih periode 2020-2024, Hadianto Rasyid menyebut pihaknya berencana melakukan sensus penduduk lokal khusus wilayah Palu.
Hal ini menurutnya dilakukan sebagai upaya menentukan secara objektif warga kurang mampu sebagai penerima program-program sosial yang akan ia laksanakan dimasa mendatang.
“Kita lakukan sensus penduduk secara manual untuk memastikan bahwa masyarakat yang keadaan ekonominya berat akan diprioritaskan mendapat program gratis,” kata Hadianto.
Sehingga kata Hadianto, nantinya penyaluran bantuan bisa tepat sasaran. Hasil sensus lokal secara manual jelasnya juga akan menjadi acuan untuk menyesuaikan jumlah warga yang belum tersentuh kuota bantuan yang akan direalisasikan.
“Kalau misalnya kuota masih ada maka akan dilihat untuk menyesuaikan. Intinya kita berusaha memberi sentuhan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Kota Palu khususnya berkaitan dengan masalah kesehatan dan pendidikan,”terangnya.
Dibagian lain Hadi menjelaskan, di bulan pertama pemerintahannya nanti tentu akan berhadapan dengan masalah penyintas bencana yang saat ini masih berada di Huntara. Serta masalah relokasi penyintas Huntap termasuk problem penyaluran dana stimulan perbaikan rumah.
“Kami berharap ada pencapaian besar dalam 4 bulan kedepan setelah kami dilantik menjadi wali kota dan wakil wali Kota Palu. Kita harap bisa mendapat gambaran yang lebih baik atas penyelesaiannya. Termasuk masalah kebersihan, kawasan kelihatan yang belum rapi setelah bencana, akan coba kami rapikan secepatnya,” kata Hadianto dalam keterangan persnya.
Selain itu, pandemi Covid-19 ujarnya juga sudah menjadi bagian kerja yang secara otomatis melekat. Terlebih pada Januari 2020, pemerintah berencana menyalurkan vaksin.
“Presiden sudah menyampaikan secara terbuka bahwa vaksin Covid-19 ini akan diberikan secara gratis,”paparnya.
Kemudian persoalan penanganan buaya teluk Palu. Kata Hadianto, pihaknya akan berupaya mencari jalan terbaik agar tidak memunculkan pro kontra di tengah masyarakat.
“Tidak boleh juga melakukan hal hal yang mengundang pro dan kontra.
Intinya bagaimana bisa memberi keamanan bagi masyarakat. Serta mencari jalan keluar tangani persoalan ini,” ujarnya.
Pihaknya akan bekerja sama dengan BKSDA agar menemukan solusi terbaik. Mengingat jumlah buaya di muara sungai Palu ini cukup banyak.
“Informasi terakhir yang kami terima jumlah dan ukurannya sudah besar dan mulai agresif. Kita akan bicarakan baik-baik dengan BKSDA seperti apa penanganannya nanti,” sambungnya.
Dia menambahkan, akan ada 53 program kerja prioritas yang akan ia laksanakan dalam periodenya. Terkait apakah kemampuan APBD Palu nantinya bisa mengakomodir hal itu, maka hal itu jelasnya akan ada prioritas-prioritas untuk direalisasikan.
“Kalau kita bicara program kerja inikan berarti program kerja untuk satu periode,” jelasnya lagi.
Ia berharap ada sebagian program kerjanya nanti yang sudah bisa tercover dalam APBD di tahun pertama menjabat.
“Semisal hanya beberapa item saja, maka kita atur dalam perubahan atau dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
Prinsipnya target kita program kerja yang telah tersosialisasi di masyarakat, kita akan bekerja keras untuk mewujudkan semua itu,” katanya.
Namun program kerja terkait kenaikan honor para imam masjid dan gaji padat karya, menurutnya akan diupayakan bisa terealisasi pada tahun kedua menjabat.
“Ini sudah kami sosialisasikan bahwa tahun 2022 Insyaallah itu akan kami tunaikan,”tuturnya
Sementara pembangunan kantor pemerintahan, Hadi menyebut pihaknya memang mempunyai program perbaikan gedung pemerintah. Agar semua kantor di luar dinas teknis terkumpul dalam satu atap.
“Kalau misal program ini bisa dilakukan tahun 2022 juga, maka kita akan laksanakan. Karena itu tim kami tengah menggodok bagiamana RPJMD disinkronkan dengan program kerja yang kita siapkan. Mana yang bisa disingkronkan secepatnya dan kita berharap semoga dit ahun 2021 bisa direalisasikan,” kata Hadianto. (mdi/palu ekspres)
