PALU EKSPRES, TOLITOLI – Proyek pengadaan kertas revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dikerjakan PT Bennata Jasindo senilai Rp1,2 Miliar di Kabupaten Tolitoli dituding tak punya prodak. Prodak RTRW dan Gambar PETA kini tak jelas, padahal dikerjakan awal 2019 silam dan anggarannya telah dicairkan 100 persen.
“Setahu saya anggaran RTWR itu menelan anggaran Rp700 juta dan anggaran untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebesar Rp500 juta, kok sudah dua tahun ini tidak ada prodaknya,” kata Ketua LSM GIAK, Hendri Lamo kepada wartawan, Jumat (25/12/2020).
Ia menilai, prodak revisi Perda RTRW dan Peta RTRW yang melekat di Dinas PUPR Kabupaten Tolitoli tak memiliki wujud fisik tersebut. Padahal anggarannya telah dicairkan 100 persen sejak 2019 telah ada masalah. Bisa jadi tenaga tenaga ahli yang dipekerjakan untuk melakukan tugas penelitian dan kajian lingkungan di lapangan hanya satu nama dari delapan nama.
“Bisa jadi tujuh orang yang lain cuma atas nama, buktinya waktu rapat Pansus di DPRD tahun 2019, hanya satu orang yang hadir dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan Irban Dg Silasa, ST selaku ketua Pansus di DPRD periode lalu,” kata Hendri Lamo.
Terpisah, mantan anggota DPRD Irban Dg Silasa yang dikonfirmasi mengatakan kalau data kajian naskah akademik yang ditetapkan pihak tenaga konsultan PT Bennata Jasindo tidak sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Tolitoli.
“Dalam rapat Pansus waktu itu, yang dibuat di dalam naskah akademik RTRW tidak konek dan tidak sesuai yang diajukan setiap instansi, diantaranya UPT Gunung Dako, Dinas Pariwisata,” terangnya.
Dikatakannya, dalam rapat Pansus untuk kajian penetapan luas daerah wisata dan permukiman, para ahli selaku peneliti tidak bisa menjelaskan secara detil. Misalnya, soal penetapan luas daerah yang tidak sesuai dengan kajian lingkungan seperti yang dikantongi pihak Kehutanan Gunung Dako dan dinas lainnya, yang dipaparkan tidak ada konektivitas dengan naskah akademik yang mereka paparkan.
“Kalau tidak konek bisa jadi mereka tidak turun ke desa -desa dalam melaksanakan KLHS untuk RTRW itu,” katanya
Indikasi yang menguatkan jika para ahli tidak melaksanakan kajian lapangan secara konkrit yaitu, kaitannya dengan penetapan daerah lingkungan yang rawan gempa, rawan banjir dan daerah wisata di Desa Sabang, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dalam Peta yang ditunjukkan tanpa ada penjelasan.
“Mereka hanya memperlihatkan peta buta, tidak ada penjelasan, setelah ditanya berapa luas kawasan permukiman, industri dan wisata, ternyata mereka tidak bisa jelaskan,” tuturnya.
Olehnya itu, peta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diperlihatkan pada pemaparan rapat Pansus waktu itu, menurutnya, pihak DPRD meminta agar dilakukan pengulangan penelitian dan pengkajian di lapangan karena banyak yang tidak komparasi dan dipastikan akan berdampak pada hasil RTRW.
“Dalam menetapkan satu kawasan harus sesuai dengan kajian lingkungan hidup strategis, ini sebagai persyaratan untuk RTRW,” tegas Irban.
Ia menilai, dalam melakukan penelitian serta kajian lingkungan para tenaga ahli yang dilibatkan hanya datang berkunjung kemudian mengambil gambar dan menunjuk-nunjuk. Mereka terkesan tidak melaksanakan penelitian terhadap tanah dimana wilayah yang mereka tetapkan sebagai daerah kawasan tambang, pariwisata serta lahan-lahan terbuka hijau.
“Buktinya saat itu tidak bisa melengkapi apa yang kami maksud di Pansus DPRD, sepertinya teknis penyusunan RTRW yang tidak lengkap,” tandasnya.
Ia menduga kuat, kajian teknis yang dilakukan untuk RTRW di Kabupaten Tolitoli fiktif sebab tidak dilakukan secara matang di lapangan. Para ahli yang dibayar tidak stand bay bekerja di lapangan.
“Buktinya setiap pertanyaan yang kami lontarkan sulit dijawab,” sesal irban.
Menurut mantan ketua Pansus di DPRD Tolitoli periode lalu itu, dokumen Peta hasil KLHS yang diterbitkan dalam proyek pengadaan kertas untuk dilanjutkan menjadi naskah revisi RTRW tersebut belum disahkan oleh Badan Informasi Geospasial. Pasalnya, persetujuan substansi data lingkungan hidup itu belum ada di Kementerian ATR BPN Pusat.
“Saya pernah datang di kementerian itu, persetujuan substansi lingkungan hidup untuk RTRW dikerjakan di Tolitoli belum sampai pada tahapan itu,” tegasnya.
Namun, kata Irban, sebagai ketua Pansus di DPRD Tolitoli, ia bersama anggota Pansus lainnya keberatan untuk melanjutkan Peraturan Daerah yang diajukan terkait RTRW, dimana kajian serta rancangan teknis penyusunan RTRW belum selesai.
“Kami juga sempat kami ke Tata Ruang Provinsi Sulteng,
ternyata tahapannya pun baru tiga tahapan dari beberapa yang harus diakukan,” katanya. (ram/palu ekspres)
