BALIKPAPAN, PE – Sekitar dua bulan lagi akan digelar ujian nasional (UN). Secara keseluruhan, tahap verifikasi sekolah penyelenggara dan peserta sudah selesai.
Hasilnya, berdasarkan data panitia UN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, total peserta tahun ini mencapai 107.886 peserta.
Angka itu tersebar dari mulai jenjang pendidikan SMP, SMA/MA/SMK, hingga peserta kesetaraan paket C.
Sekretaris Disdikbud Kaltim, Sudirman, mengatakan bahwa pendataan peserta UN se-Kaltim 2017 rampung sejak 30 Januari. Namun, baru diumumkan pada Jumat (17/2), bertepatan pada saat sosialisasi dan koordinasi UN bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Samarinda.
“Sempat terkendala karena faktor pelimpahan wewenang pendidikan. Tapi, saya jamin semua berjalan mulus dan sejauh ini belum ada kendala berarti lainnya yang mengganggu tahapan UN secara keseluruhan,” ucap Sudirman.
Dia mengungkapkan, UN tahun ini mengalami beberapa perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Seperti program perluasan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Terjadi peningkatan drastis sekolah penyelenggara dan peserta UNBK se-Kaltim. Kenaikannya mencapai lebih dari 100 persen.
Meskipun belum merata di semua kabupaten/kota dan masih fokus di daerah perkotaan, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Adapun Mahakam Ulu tidak menggelar UNBK.
“Total sekolah penyelenggara UNBK jenjang SMP hingga SMA sederajat di Kaltim ada 436 sekolah, sementara UNKP (ujian nasional kertas dan pensil) sebanyak 818 sekolah,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak menggelar UN perbaikan seperti pada tahun lalu.
Meski demikian, Kemendikbud tetap memberikan kesempatan siswa untuk melakukan perbaikan nilai pada tahun berikutnya, yakni di 2018.
“Tetap tidak menjadi penentu kelulusan. Nilai standar lulus dipatok 55,” katanya.
Dihapuskannya ujian perbaikan tersebut karena mempertimbangkan sejumlah faktor. Seperti ketersediaan waktu hingga efisiensi pembiayaan ujian.
Sementara itu, Sekretaris Panitia UN Disdikbud Kaltim 2017, Simon, menyatakan bahwa anggaran pelaksanaan UN tahun ini nyaris sama dengan sebelumnya, yaitu sekitar Rp 8 miliar.
Dana tersebut digunakan panitia untuk sosialisasi, operasional, dan honorarium panitia. Adapun pengadaan soal untuk UNKP semua diambil Kemendikbud. Sementara itu, lelang soal Kaltim dilakukan di Sulawesi Selatan.
“Jadi tidak ada pengadaan soal di sini (Kaltim), kami tinggal menyalurkan saja ke daerah-daerah,” ujarnya.
Dikatakan, belum terbentuknya unit pelaksana tugas dinas (UPTD) penyelenggara pendidikan menengah sempat menimbulkan kekhawatiran mengganggu distribusi soal UN. Sebab, pada tahun ini, pelaksanaan UN dikoordinasi langsung oleh Disdikbud Kaltim.
Disdikbud pun hingga kini masih mencari solusi. Opsi sementara, distribusi soal UN SMA/MA/SMK diserahkan kepada ketua MKKS di tiap wilayah. Itu jika hingga penyelenggaraan UN lima UPTD se-Kaltim tidak kunjung terbentuk.
“Masih menunggu kesepakatan dari MKKS,” sebutnya.
(*/him/riz/k8/PE)
