TOLITOLI, PE – Pemerintah Kabupaten Tolitoli terpaksa merasionalisasikan program anggaran sejumlah SKPD yang dianggap membebani APBD.
Ada 14 SKPD yang akan dipangkas anggarannya dalam kebijakan rasionalisasi program anggarannya tersebut.
Kebijakan ini untuk mengakomodir beban daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan belanja langsung berupa kegiatan fisik pada tahun sebelumnya, 2016 yang totalnya mencapai Rp30 miliar lebih.
Pekerjaan-pekerjaan itu telah tuntas, namun pemkab masih berutang pada pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan itu.
Sementara Pemkab Tolitoli dan Dewan Tolitoli telah menyepakati postur APBD Tolitoli tahun 2017 pada Januari silam yang berkisar Rp1 triliun.
Olehnya, rapat Badan Anggaran (Banggar) dewan Tolitoli bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyetujui defisit sebesar Rp30 miliar lebih di tahun 2016 itu, di bebankan kepada APBD 2017.
“Untuk menutupi belanja langsung yang bersumber dari Dana Alokasi Umum ( DAU) sebesar Rp 30M lebih akan dibebankan di APBD 2017, itu hasil keputusan rapat dengan SKPD,” kata Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Tolitoli, Iskandar Dahlan saat dikonfirmasi Palu Ekspres, Senin (20/2).
Menurutnya hasil keputusan rapat itu mengacu pada Permendagri Nomor 31 tentang penyusunan pedoman APBD 2017. Dampaknya dilakukanlah pemangkasan anggaran besar-besaran pada SKPD yang program anggarannya dianggap tidak prioritas.
“Ada sekitar 14 SKPD yang punya anggaran fisik, itu yang akan dirasionalisasi,” jelasnya.
Iskandar memastikan rasionalisasi itu tak samasekali memengaruhi postur APBD 2017 yang telah disahkan. Rasionalisasi itu tidak akan mengubah total APBD yang telah disepakati.
(mg6/Palu Ekspres)
