PALU EKSPRES, PALU– Salah seorang kader Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng), Yusrin menyatakan mundur dari kepengurusan dewan pengurus daerah (DPD) Partai Demokrat yang dipimpin oleh Anwar Hafid.
Yusrin menilai, selama dua periode menjabat, Ketua DPD PD Sulteng Anwar Hafid dinilai hanya banyak mengumbar janji dan komitmen yang tidak direalisasikan. Hal sangat mendasar soal kantor DPD Partai Demokrat. “10 tahun pimpin partai, kantor pindah-pindah. Ibarat orang kos-kosan. Padahal (Anwar Hafid) dua periode bupati, dan sekarang anggota DPR RI,” bebernya.
Bentuk ketidakseriusan Anwar Hafid membesarkan Partai Demokrat lanjutnya, jangankan membangun kantor, sebidang tanah saja untuk sekretariat partai tidak ada sama sekali. Padahal, saat mencalonkan periode kedua, salah satu janji dan komitmen Anwar Hafid kepada pemilik hak suara, akan membangun gedung sekretariat Partai Demokrat Sulteng secara permanen. Komitmen tersebut membuat pemilik suara kembali memilihnya.
Namun, hingga akan berakhir masa kepengurusan, janji tidak ditepati. “Semakin diperparah lagi, Anwar Hafid sangat jarang pimpin rapat. Apalagi kumpul-kumpul berdiskusi dengan pengurus ketika berada di Palu,” sesal Yusrin yang merupakan mantan jurnalis salah satu media harian lokal di Palu ini. Kekecawaan terakhir pengurus tambahnya, adalah saat Rakerda Rabu (10/2/2021) di Hotel Santika. Menurutnya, banyak pengurus DPD PD tidak diizinkan masuk di acara Rakerda. Termasuk Wakil Ketua I, Zulfakar Nasir, dan Bendahara Umum, Wiwit Kuniawaty. “Di Rakerda akumulasi kemarahan teman-teman pengurus DPD PD. WA Group PD Sulteng gaduh. Tapi pak Anwar Hafid tidak tanggap. Terkesan menyalahkan panitia rakerda dan Plt. Sekretaris DPD PD,” jelas Yusrin.
Sehari pelaksanaan Rakerda, mulai muncul tudingan dugaan adanya kader ikut Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).
Sebagai Jubir Partai Demokrat, Yusrin mengaku melaporkan sejumlah keluhan para pengurus. Termasuk keluhan pembatasan hadir di arena Rakerda.
“Ada tiga poin kesimpulan keluhan pengurus saya sampaikan ke pak Anwar Hafid. Pertama; pak ketua sangat lemah berkomunikasi dengan kader-kader partai, khususnya pengurus DPD. Kedua; kegiatan reses, tidak pernah diajak untuk sekedar hadir nimbrung di kegiatan reses. Sementara reses anggota DPR RI dapil Sulteng lainnya, secara terbuka mengajak orang-orang hadir ngopi bareng. Bahkan, di acara resesnya. Ketiga; tidak ada distribusi kewenangan tugas. Apalagi mau berbagi rezki ke pengurus,” ujarnya panjang lebar.