(Bagian Pertama dari dua artikel)
Oleh Hasanuddin Atjo (Tenaga Ahli Menko Marvest)
Perjalanan Palu – Parigi Moutong di Kamis siang, 18 Maret 2021, dalam cuaca mendung terang dan hanya hujan rintik, sehingga menambah kenyamanan dalam perjalanan.
Saya mengambil android andalan untuk menulis artikel, mengulas ulang rencana pindahnya ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan yang sempat redup, dikarenakan tekanan ekonomi global maupun nasional, dampak dari pandemi Covid-19.
Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019 dalam pidato kenegaraan mendeklarasikan keinginannya memindahkan ibukota Negara dari Jakarta ke pulau Kalimantan makin
mendekati kenyataan, meskipun sejumlah pihak meragukan tentang rencana itu.
Kejelasan ini diperkuat oleh adanya alokasi anggaran pembangunan Istana Presiden di IKN baru, tahun 2021, kata Soeharso Manoarfa , Ka Bappenas saat rapat kerja dengan DPR RI tanggal 17 Maret 2021.
Dan diprediksi tanggal 17 Agustus 2024, alokasi anggaran pembangunan Istana tersebut bisa dipakai sebagai lokasi penyelenggaraan peringatan HUT proklamasi yang ke 79. Dan, tentunya rencana ini harus mendapat dukungan semua pihak.
Kesenjangan antara kawasan timur dan barat, salah satu alasan IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kaltim.
Kesenjangan itu antara lain adalah kontribusi Produk Domestik Bruto atau PDB timur Indonesia terhadap PDB nasional di tahun 2019, relatif kecil baru mendekati 20 persen.
Dan ini juga sangat relevan dengan amanat UUD 1945, terkait upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah Republik Indonesia dan sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Hebat 2045 dengan PDB pada saat itu sebesar US$ 7 triliun dari US$ 1 triliun di tahun 2019.
Semua berharap di tahun 2045, PDB di kawasan barat dan timur Indonesia mengalami pertumbuhan proporsional. Setidaknya kontribusi dari kawasan timur terhadap PDB nasional bisa tembus pada angka 40 persen. Dengan demikian era modernisasi dinikmati oleh semua warga negara.
Kesemua harapan yang disebutkan di atas, berpulang kepada sejumlah intervensi pemerintah pusat. Dan yang tidak kalah pentingnya dan menentukan adalah bagaimana komitmen dari seluruh stakeholder di timur Indonesia harus dan bisa lebih bersiap diri.
