PALU EKSPRES, PALU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu akan memverifikasi dan memvalidasi (Verivali) kembali Warga Terdampak Bencana (WTB) untuk ditetapkan sebagai calon penghuni di Hunian Tetap (Huntap).
Palayanan Verivali ini dibuka di seluruh kantor kelurahan se Kota Palu.
Layanan ini sekaligus membuka ruang kepada WTB yang sama sekali belum mendapatkan bantuan kebencanaan. Baik berupa Huntap maupun dana stimulan perbaikan rumah rusak. Termasuk bantuan-bantuan dari yayasan maupun Non Government Organization (NGO).
“Layanan Verivali ini berlangsung sampai dengan 3 April 2021,” jelas Kepala Pelaksana BPBD Palu, Singgih B Prasetyo, Rabu (24/3/2021).
Karena itu, Singgih mengimbau masyarakat yang merasa benar-benar belum terdata untuk proaktif mendatangi kantor kelurahan masing-masing sesuai domisili.
Untuk kepentingan relokasi ke Huntap, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menurutnya saat ini sedang menunggu data valid calon penghuni Huntap. Sehingga nantinya, jika proses Verivali ini selesai dilaksanakan, maka data itu akan diajukan kepada pihak PUPR.
Kemudian diharapkan, proses Verivali berjalan secepatnya. Agar diawal April pihaknya sudah memiliki data valid yang akan disusul ke PUPR untuk segera dibangun Huntap.
“Jika masih ada yang ingin mendaftar sebagai calon penghuni Huntap, misalnya di Duyu. Akan coba kami buka untuk diusulkan ke PUPR. Agar nantinya dibangun dengan lokasi yang baru karena Ini menjadi usulan baru,” jelasnya.
Namun begitu, Singgih menekankan bahwa, proses Verivali ini dilakukan secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku. Persyaratan WTB yang dimasukkan harus benar-benar lengkap. Mulai dari hak kepemilikan bangunan dan lahan serta dokumen administrasi kependudukan lainnya.
“Syarat dan ketentuannya adalah warga yang benar-benar terdampak bencana dan memiliki hak kepemilikan atas bangunan dan lahan diatas objek yang didaftarkan,”terangnya.
Demikian halnya WTB dari Kelurahan Petobo dan Balaroa. Pihaknya menurut Singgih akan tetap membuka layanan pendataan dan Verivali tersebut.
“Petobo dan Balaroa juga tetap akan didata sehingga data yang sudah tervalidasi bisa jadi acuan yang relatif lengkap dan diharap tidak lagi bergerak terlalu banyak,”paparnya.
