PALU EKSPRES, PARIMO- Diperkirakan kurang lebih 1.000 guru honor daerah (Honda) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), terancam tak terima insentif tahun ini. Hal itu diungkapkan, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Parimo, Arifin Dg Palalo kepada wartawan di ruang rapat DPRD, Rabu (31/3/2021).
Menurut Arifin, hal ini terjadi akibat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang lalai dan menghilangkan honor daerah serta tidak memasukkan dalam pembahasan anggaran di tahun ini. “Itu yang mengakibatkan sehingga, insentif ini hilang tetapi tidak seberapa,” ungkapnya.
Menurut Arifin, mulai dari Januari hingga Maret 2021, insentif guru honor daerah terancam tak terbayarkan.” Informasi ini kami dapatkan di lapangan,” ujar Arifin. Ia menjelaskan, untuk guru honor daerah ini terbagi dua kategori, khusus terpencil dan bukan terpencil. Kata dia, persoalan ini, harus disampaikan kepada pemerintah yang lebih mementingkan program infrastruktur. “Terkait hal ini pemerintah juga harus mementingkan hak-hak orang yang berkerja dalam hal ini guru honorer. Apabila sebelum pembahasan APBD perubahan tidak mereka terima bagaimana nasib mereka,” ujarnya.
Sementara, semua anggota dewan yang duduk di DPRD saat ini katanya, adalah pilihan rakyat.” Kita semua yang hadir disini adalah hasil pilihan rakyat, apabila tidak diperjuangkan hak mereka betapa berdosanya kita selaku wakil rakyat,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh anggota DPRD untuk mendorong pemerintah agar tidak membiarkan persoalan ini hingga berlarut-larut.
Menurutnya, insentif guru honor daerah itu Rp 100 ribu, untuk daerah terpencil Rp150 ribu.” Saya akan tetap perjuangan nasib honorer hingga daerah bisa menganggarkan lagi untuk gaji para honorer,” ujarnya. Ia mengaku, kecewa dengan kebijakan ini, sementara para guru telah melaksanakan kewajibannya, namun hak-hak mereka dihilangkan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, Aminuddin mengatakan bahwa, saat ini pagu anggran di Dinas yang dipimpinnya itu tersisa Rp 3 miliar yang sebelumnya berjumlah Rp 14 miliar. “Anggaran itu tidak cukup untuk kebutuhan kantor dan kegiatan lainnya, sedangkan untuk honor daerah saja anggarannya mencapai Rp 2 miliar,” ujarnya. (asw/palu ekspres)
