PALU EKSPRES, TOLITOLI- Produk Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan usulan dari warga masyarakat desa dan kecamatan yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan.
” Saya minta OPD untuk dapat menyelaraskan hasil musrenbang dengan produk dari dinas dan pokir (Pokok pikiran) dari legislatif,” kata Wakil Bupati Moh. Besar Bantilan ketika membuka Forum Konsultasi Publik rancangan awal RPJMD Kabupaten Tolitoli 2021 – 2026, Kamis (1/4/2021).
Maksud orang ke dua di Kabupaten Tolitoli itu, ketika ada produk hasil Musrenbang dari desa dan kecamatan saat masuk ke OPD atau dinas, jangan sampai hilang.
“Biasanya usulan desa dan kecamatan yang sifatnya sangat urgen tiba di dinas hilang ini kan menjadi salah satu problem di desa, karena kenapa , ketika usulan dari salah satu desa dan kecamatan itu bersifat prioritas hilang, maka sia- sia hasil musrenbang yang sudah disepakati,” katanya.
Menghindari hal tersebut, Moh Besar beberapa kali mengingatkan agar dinas harus bisa menyelaraskan visi misi, produk pokir dari legilatif dengan hasil musrenbang.
“Pengalaman ketika kami turun ke desa, warga mengatakan usulan mereka tidak turun atau terealisasi dengan alasan musrenbang sudah lewat, dan anehnya lagi kata warga, usulan mereka sudah berkali kali namun tetap tidak ada realisasi,” ujarnya, sembari menceritakan pengalamannya turun ke desa- desa.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Wabup kembali menekankan agar hasil musrenbang dinas dan pokir selaras dengan visi misi.
“Tolong saya dibantu , karena dengan interval waktu yang hanya tiga tahun lebih ini, visi misi saya dengan pak Amran bisa terwujud,” ujarnya mengakhiri.
Forum publik itu dihadiri para tim ahli, akademisi, OPD, LSM, tokoh adat dan sejumlah tokoh masyarakat . (mg2/palu ekspres)
