oleh

Pohon Kelapa di Lambang Sulteng

Oleh Nur Sangadji

Begitu sibuknya kita atau mungkin akibat wabah Covid 19 sampai kita lupa. Lupa, kalau tanggal 13 April itu, hari lahirnya Provinsi Sulawesi Tengah. Saya tahu, lantaran diberi tahu seorang sahabat, justru tepat di tanggal 13 April 2021.

Biasanya, jauh tempo kita telah melihat Provinsi bersolek. Entah mengapa, sekarang tidak. Padahal, media informasi berseliweran banyaknya. Mulai elektronik, cetak hingga media sosial.

Bahkan, momentum tanggal 13 April kali ini, bertepatan dengan hari pertama kaum muslimin menyelenggarakan ibadah puasa. Sedikit bermakna sakral dan perjuangan. Sama dengan kemerdekaan negeri pada bulan Ramadhan. Artinya, menahan lapar untuk ibadah bukanlah alasan untuk bermalas malasan.


Di hari lahirnya Provinsi ini, seorang karib senior mengirimkan logo, gambar atau lambang Sulawesi Tengah. Di tengahnya ada gambar pohon kelapa yang berdiri tegak. Di bawah lambang itu, dia menulis begini. “Perhatikan, kelapa masih tegak tumbuh, tapi jumlah dan produksi kian menurun”.

Kalau ini benar, maka selama 57 tahun propinsi ini berdiri. Komoditi yang diabadikan dalam lambang resmi ini, makin terabaikan dari perhatian kita. Barangkali tidak berlebihan, bila secara kelakar, banyak kawan minta lambang itu diubah. Ada yang saran, diganti dengan tanaman perdu, Nilam. Ini tanaman yang sedang digandrungi petani. Namun, berefek deforestasi karena keperluan kayu bakar untuk penyulingan daun nilam.

Ada juga yang usul pergantian kelapa dengan buaya. Ini,
hewan melata yang membangun huntapnya di teluk Palu. Terutama, pasca tsunami tanggal 28 September 2018.


Saya termasuk yang tidak sependapat. Lambang kelapa adalah sejarah. Dia adalah cerita abadi. Meskipun, misalnya wujudnya telah sirna. Ini pelajaran bagi generasi. Dia menjadi cerita (story) bahwa di punggung tanah ini, nyiur pernah melambai. Dan darinya, nenek moyang kita menggantung harapan hidupnya berabad-abad.

Tapi, dia juga menjadi teguran (lesson learn) tentang kesalahan kita dalam merawat sejarah pada wujudnya yang hakiki. Kelapa harus terawat karena dia dipahatkan sebagai lambang daerah sekaligus identitas.

Jejak Ekologisnya mesti dijaga. Aktor pelaksana bernama petani wajib diberdayakan. Minimal, dua hal ini yang dipelihara. Ruang alih fungsi dari kebun kelapa menjadi sawit, coklat, sawah dan infrastruktur lainnya perlu dipertimbangkan dengan matang. Tentang, kesesuaian agroklimatnya. Tentang komoditas substitusi atau komoditas yang tidak tergantikan. Tentang resiko bencana. Serta, tentang ekonomi dan kesejahteraan.


Dalam beberapa diskursus, banyak yang menganggap kelapa tidak lagi beri harapan. Nasibnya dikalahkan terutama oleh Sawit. Kampanyenya menyertakan jaringan pemilik modal mondial. Mulai dari isu lemak jenuh, kolesterol hingga devisa negara.

Bupati Buol, dr. Amiruddin Rauf, adalah contoh paling gigih dalam membela Kelapa Indonesia. Kami sering diskusi tentang perbandingan komiditas negeri. Terkadang orang salah membaca data yang tersirat.

Sawit sebagai contoh, bisa menyumbangkan 20 milyar dolar per tahun. Sementara, kelapa hanyalah 1,4 saja. Orang lupa berfikir bahwa luas kebun sawit telah mencapai 18 juta hektar. Sementara, luas kebun kelapa hanya sekitar 3 jutaan. Jadi, kalau dibandingkan maka angkanya menjadi 15/3 x 1,3 = 7,5 milyar dollar untuk kelapa. Meskipun tetap lebih kecil, tapi ada manfaat lain tidak terhargakan.


Kelapa memiliki keunggulan lain dari segi pemanfaatan langsung dan multi guna. Pengolahan kelapa tidak selalu memberikan nilai tambah (value added). Tapi tanpa pengolah, kita tidak bisa menikmati produknya bernama minyak kelapa asli yang harum aromanya. Dan, bila diolah untuk produk berkualitas serta berharga tinggi, Keuntungannya pasti berlimpah.

Bandingkan, 1 biji kelapa tua, 7.500 rupian. 1 biji kelapa muda 15.000 rupiah. 1 kg kopra = 4 biji kelapa, 19.000 rupiah. Coconut virgin oil, 10 biji untuk 1100 ml seharga kurang lebih 200.000 ribu rupiah. Asam laurat, untuk 1 kg seharga 90 ribu rupiah. Intinya, manfaat ekonominya menjanjikan. Kita tinggal mengatur peruntukan wilayah dengan variasi komuditinya. Tinggal kita, mau atau tidak.

Karena itu, kita berharap kepada gubernur baru, bupati dan walikota baru. Menjadi pembawa energi baru untuk mempertahankan lambang negeri Tadulako ini, tetap relevan dengan fakta di alam nyata. Dirgahayu ke 57 Provinsi Sulawesi Tengah…

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed