PALU EKSPRES, PARIMO- Puluhan warga Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mendatangi Kantor Inspektorat Parimo.
Kedatangan puluhan warga tersebut diterima oleh Sekretaris Inspektorat Parigi Moutong, Asmadi SH, bersama pejabat lainnya, di aula Inspektorat, Senin (24/5/2021).
Alkiat, selaku perwakilan masyarakat Desa Palasa Lambori, kepada wartawan mengatakan tujuan kedatangan pihaknya ke kantor Inspektorat adalah untuk menanyakan terkait laporan pihaknya mengenai dana bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2020 yang tidak diterima masyarakat desa setempat selama tiga bulan.
Menurut Alkiat, sejak bulan Oktober, November, hingga Desember 2020, masyarakat Desa Palasa Lambori tidak lagi menerima dana BLT. Kata dia, masyarakat penerima BLT saat itu sebanyak 197 orang.
“Jadi, dalam satu orang menerima senilai Rp 300 ribu perbulan. Jika dihitung Rp 300 ribu di kali tiga bulan jumlahnya Rp 900 ribu, kemudian dikali lagi dengan 197 penerima. Sehingga, ada nominal uang di situ kurang lebih Rp 177 juta,” ungkap Alkiat kepada wartawan usai pertemuan dengan pihak Inspektorat.
Pemerintah desa lanjut dia, hingga saat ini tidak bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Karena, memang dana itu menurut Kades tidak ada dalam rekening Desa Palasa Lambori. “Jadi rekening desa pada saat itu kosong,” ujarnya.
Namun, menurut keterangan pejabat sementara kepala desa Palasa Lambori saat itu kata dia, penyebab hingga dana BLT tidak dibayarkan, karena pencairan dana desa tahap tiga tahun 2020 untuk Desa Palasa Lambori dipotong secara otomatis oleh negara.
Namun, ketika ditelusuri ternyata menurut keterangan dari pejabat sementara kepala desa, bahwa memang benar pencairan dana desa tahap tiga dipotong oleh negara. Karena di Desa Palasa Lambori masih mempunyai dana sebesar Rp 179 juta.
“Karena waktu itu masa transisi sehingga Desa Palasa Lambori dipimpin oleh Sekcam Palasa,” jelasnya.
“Kami mendapat keterangan dari pejabat sementara bahwa pencairan dana Desa Palasa Lambori tahap tiga dipotong secara otomatis. Makanya masyarakat tidak menerima BLT,” tambahnya.
Kata dia, alasan dana Rp 179 juta tersebut di potong karena sesuai realisasi dari pihak desa itu merupakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
“Kenapa pemerintah memotong itu karena di Palasa Lambori ada dana senilai Rp 179 juta. Maka pencairan DD tahap tiga dipotong sebesar itu,” sebut Alkiat.
Sekaitan hal ini, ia mengaku telah menyampaikan kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat. Lalu BPD menindaklanjuti dengan melayangkan surat kepada Bupati.
“Jadi berdasarkan aduan masyarakat, Bupati harus memerintahkan Inspektorat untuk segera melakukan investigasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, sekaitan hal ini pihak Inspektorat telah mengundang yang bersangkutan sebanyak tiga kali, baik mantan Kades, pejabat sementara, Kaur, bendahara, maupun Sekdes.
“Kenapa kami datang ke Inspektorat, karena ini bagian dari kekesalan kami sebagai masyarakat. Kasus ini sudah cukup lama, seolah-olah tidak diseriusi dan tidak ada solusinya,” ujarnya. (asw/palu ekspres)
