Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto. Foto : ASWADIN/PE
PALU EKSPRES, PARIMO– Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Sulawesi Tengah terhadap pengelolaan keuangan daerah Parigi Moutong.
Namun, masih saja terdapat beberapa temuan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2020.
Terkait hal itu, ada tiga temuan yang tercatat dalam LHP BPK dan telah diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.
Temuan pertama adalah kelebihan pembayaran atas gaji dan tunjangan pegawai yang melaksanakan tugas belajar, cuti besar, pekerja radiasi, dan diberhentikan dari pegawai struktural dan fungsional serta yang telah mutasi.
Kedua, kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada lima paket pekerjaan peningkatan jalan dan pembangunan gedung serta bangunan.
Kemudian, temuan ketiga adalah kelebihan penentuan kebutuhan tenaga kesehatan pada penanganan pandemi Covid-19, yang tidak berdasarkan dokumen penyelidikan epidemiologi. Sehingga, mengakibatkan kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan.
Menanggapi temuan BPK tersebut, Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto mengatakan, telah menindaklanjutinya dengan melayangkan surat ke Bupati Parigi Moutong, agar menyerahkan LHP BPK kepada pihaknya untuk dibahas.
“Kami sudah menyurati ke Pemda, untuk menyerahkan LHP, agar segera ditindaklanjuti. Karena memang kemarin berita acaranya ditanda tangani bersama. Namun, LHP-nya diserahkan kepada Pemda,” ungkap Sayutin Budianto kepada wartawan di kantornya, Kamis (3/6/2021).
Sekaitan hal itu, ia mengaku pihaknya belum mengetahui pasti berapa besaran temuan yang termuat dalam LHP BPK tersebut. Sehingga, penting untuk diketahui pihaknya agar dapat segera ditindaklanjuti, untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari kedepan.
Lanjut dia mengatakan, terkait dengan kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan, pihaknya menduga terjadi pada persoalan pos-pos tambahan diawal pandemi Covid-19, yang sempat disorotinya beberapa waktu lalu.
“Kita punya pos lalu tapi kenapa ada pos tambahan lagi di Desa Sinei. Mungkin dari situ, Wallahu alam. Tapi yang saya lihat dari besaran jumlah petugas kesehatan, begitu besar yang diduga mengakibatkan kelebihan pembayaran,” ujarnya.
Kemudian, pihaknya juga ingin berbicara tentang bagaimana Menteri Keuangan menyatakan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak jelas. Sehingga, mengakibatkan beberapa ribu ASN yang fiktif. Namun, ia berharap hal itu tidak terjadi di Kabupaten Parigi Moutong.
“Pernyataan Menkeu, itu perlu untuk ditindaklanjuti. Apalagi dalam LHP BPK kali ini, termuat perihal yang berkaitan dengan pernyataan Menkeu,” ujarnya.
Apalagi nantinya kata dia, pihak DPRD akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas LHP BPK tersebut, maka poin-poin terkait kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan akan dikaji lebih detail.
“Misalanya, berapa jumlah ASN, berapa jumlah TP, gaji dan lainnya. Jangan sampai ada ASN yang seyogyanya tidak ada lagi atau dimutasi, dan ASN aktif di Parimo, tapi tidak ada ditempat ini. Itu perlu untuk ditindaklanjuti,” sebut Sayutin.
Ia menambahkan, terkait temuan kelebihan pembayaran atas kekuarangan volume, hal itu sebenarnya merupakan temuan berulang, dan dianggap ada kebijakan yang salah.
Menurut dia, opini WTP yang diberikan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah kepada pemerintah daerah, menjadi motivasi bersama untuk melakukan penataan usaha keuangan yang lebih baik. Serta sebaiknya, tidak ditemukan lagi temuan-temuan.
“Kami akan tindaklanjuti temuan ini, setelah menerima LHP dari Pemda. Untuk kemudian dibahas untuk penyelesaian temuan itu,” ujarnya. (asw/palu ekspres)
