JAKARTA, PE – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy mengaku kaget mendengar kabar bahwa Presiden Joko Widodo satu mobil dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang berstatus terdakwa penodaan agama. Menurut Aboe, hal ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.
Bayangkan saja, ketika sebagian pihak di DPRD DKI Jakarta memilih tidak mau rapat dengan gubernur yang berstatus terdakwa, presiden malah mengambil sikap yang berbeda.
“Seharusnya presiden harus peka bahwa saat ini status Ahok adalah terdakwa yang sedang menjalani sidang di pengadilan,” katanya, Sabtu (25/2).
Dia menambahkan, sampai hal ini membawa situasi yang tidak nyaman untuk para penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya.
“Jangan sampai menimbukan konflik kepentingan dengan para jaksa dan hakim yang sedang memprosesnya,” kata wakil ketua Fraksi PKS itu.
Di sisi lain, presiden seharusnya juga peka terhadap situasi di mana ada sebagian masyarakat yang menuntut penonaktifan Ahok sebagai gubernur.
Ketika presiden memilih satu mobil dengan yang bersangkutan, pastilah publik langsung akan mengambil spekulasi kenapa sampai saat ini Ahok tidak dinonaktifkan dari gubernur.
Presiden seharusnya mampu menjaga marwah dari jabatannya, apalagi banyak persoalan yang ditimbulkan dari status Ahok saat ini.
Jangan sampai publik akhirnya mengambil spekulasi bahwa ini adalah bentuk pengistimewaan atau bahkan perlindungan terhadap Ahok.
Akibatnya publik meyakini hal ini yang berpengaruh terhadap kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menolak menonaktifkan Ahok.
“Jangan sampai pula akhirnya publik menyimpulkan bahwa nanti proses hukum terhadap Ahok akan dapat terganggu dengan kejadian ini,” tuntasnya.
(Boy/jpnn/PE)
