PALUEKSPRES,PALU- Anggota DPRD Kota Palu Marcelinus menyoroti sistem pengetaatan validasi surat keterangan jalan calon penumpang di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu.
Ini sekaitan dengan kelengkapan keterangan bebas Covid-19 bagi setiap calon penumpang.
Marcelinus mengaku mendapat laporan masyarakat terkait inkonsistensi aturan yang diterapkan petugas pengetatan admistrasi calon penumpang.
Menurutnya dua hal yang menjadi keluhan calon penumpang. Pertama adalah terkait keterangan PCR bagi anak dibawah 5 tahun. Dia menyebut, anak dibawah 5 tahun, sesuai ketentuan yang ada tidak diwajibkan PCR
“Namun oleh petugas jaga katanya mereka diminta untuk melakukan PCR terhadap anaknya,”kata Marcelinus.
Dia menilai, petugas sepertinya tidak terlalu memahami syarat dan ketentuan terkait hal tersebut. Sehingga membuat kesulitan bagi calon penumpang
Masalah kedua yang mencuat adalah terkait vaksin. Dia menyebut pada Sabtu 10 Juli, ada masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke Balikpapan.
Namun ketika menuju lokasi validasi mereka diminta membawa surat keterangan dokter spesialis anak. Sebab anak mereka belum bisa divaksin.
Sementara jelas dia, sesuai aturan di Balikpapan, anak-anak cukup membawa surat keterangan SWAB negatif Covid-19. Hal inipun membuat calon penumpang urung berangkat.
Namun aneh sambung Marcelinus, pada keesokan harinya Minggu 11 Juli, setelah membawa keterangan dokter spesialis anak, oleh petugas lain yang berjaga, mereka justru tidak lagi diminta untuk menunjukkan surat keterangan dokter spesialis anak.
“Ini ada apa. Aturan langsung berubah dalam sehari. Dan mereka diperbolehkan melakukan perjalan tanpa ada surat dari dokter spesialis. Kasian masyarakat, sudah kesana kemari mencari surat keterangan, tapi pas besoknya diperbolehkan, kan aneh,”beber Marcelinus.
Politisi Perindo ini juga mengaku, saat mengkonfirmasi ke petugas validasi, ia justru tidak mendapat jawaban atas kejadian tersebut.
“Petugasnya sudah berbeda. Kasian masyarakat yang terkesan dipermainkan,”pungkasnya. (mdi/pe)
