Jika memang dokumen sudah lama ada, Ahok justru harus koreksi diri.
“Masalahnya, dia memang melakukan kesalahan. Dia menerbitkan izin yang tidak sesuai aturan,” katanya.
”Semua sudah menilai seperti itu. Hanya, dia terus membantah. Saya yakin KPK dan pemerintah pusat bisa menyelesaikan masalah tersebut,” ucapnya.
Jadi yang perlu diperhatikan menyangkut isu barter itu, menurut Prabowo, adalah izin yang dikeluarkan gubernur pada Desember 2014.
“Rapat pembahasan kewajiban pengembang tersebut dilaksanakan pada Maret, sedangkan UU 1 Tahun 2014 diundangkan per Januari 2014,” tambahnya.
(Fajar/PE)
