PALUEKSPRES, PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu akan mengajukan perpanjangan waktu penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak akibat bencana alam 2018.
Hal ini dikemukakan Wakil Wali Kota (Wawali) dr Reny A Lamadjido dalam rapat evaluasi percepatan Rehabilitasi-Rekonstruksi (Rehab-Rekon) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa 3 Agustus 2021 di Kantor Gubernur Sulteng.
Rapat evaluasi kali ini dipimpin Wakil Gubernur provinsi Sulteng, Ma’mun Amir bersama Danrem 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Makruf.
Wawali dalam laporannya, Reny melaporkan realisasi progres dana stimulan tahap II tahun 2020 berjumlah 25.885 penerima. Dengan rincian 17.158 rusak ringan, 7.809 rusak sedang, dan 918 rusak berat.
Sementara itu, jumlah penerima dalam SK penerima dana stimulan tahap II lanjutan tahun 2021 berjumlah 17.860 penerima dengan rincian 14.969 rusak ringan, 2.434 rusak sedang, dan 457 rusak berat.
Wawali Reny menyatakan pihaknya berencana akan melakukan permohonan perpanjangan pemanfaatan dana stimulan sampai dengan Juli 2022 dengan rencana penerima dana stimulan tahap II final berjumlah 4.695 penerima.
Adapun rincian dari jumlah tersebut yakni 3.923 rusak ringan, 614 rusak sedang, dan 158 rusak berat.
Sementara itu, Wagub Sulteng Ma’mun menyampaikan bahwa terhambatnya pelaksanaan Rehab-rekon di Sulteng disebabkan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak.
Sehingga, Gubernur, Rusdy Mastura telah memutuskan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan beberapa kebijakan.
Antara lain pembebasan lahan pembangunan Jembatan IV Palu Rp27 miliar, pembangunan Huntap Petobo Rp10 miliar, pembangunan Huntap Talise Rp3,5 miliar, pembebasan lahan pembangunan SPAM air bersih Rp2,6 miliar, penyelesaian permasalahan Rehab-rekon kabupaten Sigi Rp6 miliar, dan untuk kabupaten Donggala Rp12,150 miliar. (humaspemkot)
