PALU, PE – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulteng, H. Abdullah Latopada, menekankan kepada setiap Pondok Pesantren (Ponpes) di Sulteng, untuk terus melahirkan generasi-generasi ulama (ahli ilmu agama Islam), di Sulteng untuk masa yang akan datang.
“Keberadaan dan pengelolaan Pondok Pesantren, kita harapkan, dapat mendorong lahirnya kader-kader ulama di Sulteng. Sehingga, daerah kita tidak pernah kekurangan ulama yang mumpuni nantinya,” jelas Abdullah, saat membuka Rapat Koordinasi (akor) Pondok Pesantren tingkat Sulteng, di salah satu hotel di Kota Palu, akhir pekan lalu.
Abdullah juga berharap, Ponpes-ponpes di Sulteng, dapat terus meningkatkan kualitasnya, agar dapat menjadi barometer, khususnya dalam pendidikan dan pembinaan agama di Sulteng.
“Pesantren juga harus mampu meningkatkan kualitasnya, sehingga bisa menjadi barometer di Sulteng,” imbuh Abdullah.
Selain itu, Abdullah memberikan penekanan, rakor Ponpes yang digelar selama dua hari tersebut, dapat menghasilkan output yang maksimal, misalnya pada keakuratan pengelolaan data. Juga, dapat mendorong pengelolaan Pondok Pesantren lebih baik dan dapat mengurai permasalahan yang ada.
Rakor Ponpes Kemenag Sulteng, diikuti 55 peserta, yang terdiri dari para Kepala Seksi Kemenag terkait pondok pesantren, perwakilan Ponpes, dan para operator EMIS di Lingkungan Kemenag Sulteng.
Turut diundang, narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sulteng, Kasubdit Pendidikan Kesetaraan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, serta Kasi Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah.
Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis) Kanwil Kemenag Sulteng, H. Kiflin Padjala, menyebutkan, pelaksanaan rakor Ponpes bertujuan, untuk meningkatkan akurasi data, yang ada di tiap Ponpes di Sulteng.
Selain itu, juga untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada pada pengelolaan dan pengembangan Ponpes, melalui diskusi bersama para peserta rakor.
“Kita juga melakukan verifikasi, terhadap tiap Ponpes, agar dapat berkurang permasalahan dalam pengelolaannya, misalnya dalam pelaksanaan ujian atau penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Pondok,” jelas Kiflin.
(mg01/Palu Ekspres)
