PALUEKSPRES,PALU – Gubernur Sulteng H Rusdi Mastura menanggapi hangat terkait sorotan terhadap dua nama tenaga ahli yang ia tunjuk.
Dua nama, yakni Roni Tanusaputra dan Dharma Gunawan Muhtar diketahui saat ini sedang terbelit masalah hukum yang berbeda.
Menurutnya, sebagai Gubernur ia memiliki hak untuk menunjuk siapa saja yang inginkan.
“Saya punya hak menunjuk siapa yang saya mau. Mereka pembantu gubernur untuk teman-teman baku bantah saya,”kata Cudi sapaan akrab Gubernur Sulteng, Rabu 25 Agustus 2021 usai menghadiri paripurna PAW Anggota DPRD Sulteng.
Cudi menyebut, dua orang tenaga ahli dimaksud memiliki kecakapan yang bisa dilibatkan sebagai pembantu Gubernur untuk membantu pembangunan daerah.
“Roni itu bisa dapat MoU Rp5 Triliun berhasil dengan BRI. Apa saya tidak mau pergunakan kalau begitu. Soal dia belum ada keputusan apa-apa, itu bukan urusan saya. Masa orang yang babantu, kau kontraktor bebas, saya masuk penjara babantu kontraktor. Jangan justifikasi orang,”tegasnya
Demikian halnya dengan Dharma Gunawan Muhtar. Cudi berhemat, kasus yang hukum yang membelitnya kemungkinan hanya masalah administrasi.
“Sama juga dengan Dharma Gunawan. Tidak ada yang dirugikan. Cuma ada dasar kesalahan administrasi. Biar saja pengadilan nanti yang putuskan,” ujarnya.
Ditanya apakah akan ada evaluasi terhadap nama-nama yang diangkat menjadi staf ahli tersebut, Cudi menjawab tetap pada pendiriannya.
“Biar saja, saya punya kuasa. Saya yang bertanggung jawab, kalau mau penjara, ya penjara saja saya. Bukan saya orang takut menghadapi apa-apa. Tidak ada,”tegasnya lagi.
Ia mengatakan, tak ada pelanggaran hukum yang ia lakukan terhadap keputusan mengangkat staf khusus tersebut.
“Sepanjang tidak ada pelanggaran hukum, saya akan jalan. Kenapa mau takut,”ujarnya.
Sebaliknya, Cudi menganggap sorotan terhadap penunjukan staf ahli tersebut merupakan bagian dari dinamika.
“Saya tau semua ini orang yang merasa belum, nantilah. Namanya pendukung-pendukung saya itu ada waktunya. Saya baru dua bulan ini jadi Gubernur. Jadi bantu saya dulu. Saya akan besarkan perusahaan daerah dan jadikan dia holding,” bebernya.
Iapun mengaku, untuk tahun ini para staf ahli belum mendapatkan intensif.
“Belum ada dianggarkan dalam APBD mereka punya gaji itu,” tandasnya.
Menurutnya, dalam penyusunan kabinet maupun penunjukan orang-orang yang dianggap bisa membantu pekerjaan Gubernur, Cudi mengaku tidak ingin karena berlatar politik.
“Saya mau membangun nilai demokrasi, karena politik itu sebenarnya konsolidasi. Tidak ada unsur politik sepanjang dia mampu bekerja,”pungkasnya.
Belum ada gaji untuk tahun ini karena belum dianggarkan dalam APBD.
Untuk diketahui, pengangkatan tersebut tertuang dalam surat keputusan Gubernur Sulteng nomor 489/289/126.Adpim/2021 tentang penunjukan tenaga ahli gubernur.
- M Ridha Saleh,S.Sos,MH sebagai tenaga ahli kemasyarakatan antar lembaga dan Hak Asasi Manusia.
2. Ronny Tanusaputra, tenaga ahli bidang ekonomi dan investasi.
3. Dr. Yunan Lampasio, MSi, tenaga ahli bidang pemerintahan dan reformasi birokrasi.
4. Atha Mahmud, tenaga ahli bidang politik dan hukum.
5. Andika, tenaga ahli bidang komunikasi informatika.
6. Ir. Dharma Gunawan Muchtar, MSi tenaga ahli bidang infrastruktur dan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
7. Rahmat Arsyad, S.Sos tenaga ahli bidang kerjasama pemerintah daerah.
Nama-nama yang ditunjuk antara lain:
Husin Alwi kepala sekretariat tenaga ahli gubernur. (mdi/pe)
