Oleh: DR Hasanuddin Atjo, Tenaga Ahli Budidaya Menko Marvest
Presiden Jokowi bersama wakilnya KH Mar’uf Amin sangat menyadari dan memahami bahwa ketersediaan dan distribusi serta keterjangkauan pangan menjadi sangat strategis bagi kehidupan maupun stabilitas negeri ini dengan penduduk sekitar 260 juta jiwa. Karena itu pangan menjadi salah satu misi besarnya di priode 2019-2024.
Di tahun 2020, Pulau Kalimantan dicanangkan menjadi salah satu wilayah Food Estate, penyediaan pangan daratan. Dan pada tahun 2021 Presiden Joko Widodo akan merealisasikan Maluku sebagai LIN Lumbung Ikan Nasional, meskipun Kepresnya oleh Presiden SBY. Dan pelabuhan Tual akan menjadi pintu ekspor hasil perikanan.
Kebijakan yang diambil oleh Jokowi terkait LIN, patut diapresiasi dan dilanggengkan serta menjadi satu budaya, karena mampu lepas dari kepentingan politik yang terkesan kental baik di pusat dan daerah. Kadangkala, meskipun program itu baik tetapi enggan dilanjutkan oleh penerusnya.
Masih di tahun 2021, presiden Joko Widodo kembali menyederhanakan sistem riset , yang selama ini di kementrian teknis masing masing, kini disatukan dalam BRIN, Badan Riset Nasional setara Menteri. Dan di tahun yang sama membentuk BPN, Badan Pangan Nasional yang langsung dibawa Kendal Presiden.
Di tahun 2021 melalui KKP dalam koordinasi Menko Marvest, Maritim dan Investasi kembali dicanangkan dan diprogramkan Shrimp Estate dan Seaweed Estate sebagai cara baru dalam meningkatkan produksi dan value komoditi udang maupun rumput laut, agar berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.
Shrimp atau Seawed Estate adalah sebuah pendekatan bisnis komoditi terintegrasi hulu dan hilir di dalam satu kawasan terkoneksi, sehingga dapat memperpendek rantai pasok atau suply chain, yang selama ini terlalu panjang, sehingga ongkos logistik menjadi mahal dan akan menurunkan daya saing.
Selain itu, pendekatan baru ini juga berorientasi kepada peningkatan produktifitas, agar cukup tersedia bahan baku bagi hilirnya yang juga sudah berorientasi kepada produk nilai tambah. Kesemuanya ini butuh inovasi, teknologi yang tepat, dan terukur serta pembiayaan.
Perhatian Jokowi terhadap potensi pesisir dan laut sangat beralasan, dikarenakan memiliki jumlah pulau terbanyak, garis pantai terpanjang ke dua di dunia setelah Canada. Ini tentunya sebagai modal dasar jika kita berkeinginan menjadi negara Maritim yang kuat dan dihitung.
Ada hal yang ironi dan membuat kita menjadi tercengang, karena Thailand dan Vietnam dengan garis pantainya sekitar 3.200 km, devisa ekspor hasil Perikanannya di 2020 mendekati $ 9 milyar AS . Sementara itu Indonesia, garis pantai mendekati 100.000 km, 33 kali Vietnam, devisa ekspor hasil perikanan hanya di angka sekira USD5 milyar.
Terlepas dari performa ekspor hasil perikanan seperti itu, Indonesia memiliki iklim tropis, menunjang produksi pangan bisa dilakukan hampir sepanjang tahun. Berbeda dengan negeri beriklim sub tropis yang ideal hanya bisa dilakukan separuh tahun. Dan membutuhkan investasi bila berkeinginan untuk berproduksi sepanjang tahun.
Sejumlah negara sub tropis, sejak lama menyadari bahwa ancaman krisis pangan bisa datang sewaktu waktu. Strategi mereka tidak lagi membangun gudang penyimpanan raksasa, tetapi mengembangkan inovasi dan teknologi agar mampu berproduksi sepanjang tahun.
Dengan teknologi perbaikan mutu benih, green house atau rumah kaca maka iklim mikro bisa diatur sehinga mereka bisa memproduksi pangan secara penuh sepanjang tahun. Kini inflasi negara tersebut, jarang disebabkan oleh kelompok bumbu seperti cabe keriting, rawit bawang serta kelompok makanan seperti ikan laut. Berbeda halnya dengan negeri ini.
Tagline Laut Masa Depan Bangsa, Poros Maritim Dunia, tentunya tidak salah, karena laut menjadi sumber pangan terbesar terutama protein, bahkan karbohidrat dan sejumlah bahan suporting industri makanan dan minuman, kesehatan serta industri manufaktur lainnya.
Bahkan laut, oleh beberapa negara telah dilirik sebagai sumber green energy melalui pemanfaatan arus, gelombang dan pasang surut. Dan green energy saat ini telah menjadi kesepakatan bangsa bangsa dunia melalui PBB dituangkan di dalam SDGs, Sustainable Development Goals (2015-2030) kelanjutan dari Milenium Development Goals, atau MDGs.
China saat ini berpenduduk sekira 1,4 milyar jiwa, dan membutuhkan beras sangat tinggi. Di tahun 2020
negeri ini impor beras dari Amerika Serikat sebanyak 5 juta ton. Dari riset yang panjang, kini negeri ini dalam skala laboratorium, berhasil memproduksi padi di laut sebagai skenario kurangi ketergantungan.
Penemuan inovasi ini dinilai sangat strategis bukan bagi kepentingan rakyat negeri Tirai Bambu ini saja, tetapi akan menjadi pradaban baru dunia, utamanya bagi negara yang memiliki wilayah perairan laut dan pesisir yang luas seperti indonesia.
Tidak berlebihan Pricewaterhouse Cooper, sebuah lembaga survey terkemuka dunia memprediksi di tahun 2045 ekonomi Indonesia akan masuk lima besar dunia, dikarenakan akan memiliki Produk Domestik Bruto, PDB diprediksi sebesar USD7 triliun meningkat dari USD1 triliun di tahun 2020.
Prediksi menjanjikan seperti ulasan di atas tentunya berpulang kepada komitmen dan keseriusan bersama di pusat dan daerah. Pemerintah pusat telah menunjukkan akan hal itu dengan membuat pembaharuan mulai rekstrukturisasi Kementrian dan Lembaga hingga pendekatan produksi pangan yang berorientasi estate.
Pemerintah di daerah seyogianya juga melakukan hal yang sama. Harus mengintegrasikan RPJMD nya dengan RPJMN 2019-2024. Selain itu juga menciptakan iklim dan daya tarik investasi yang baik antara lain kemudahan proses perizinan, dan jaminan keamanan investasi serta penataan ruang darat dan laut.
Badan Usaha Milik Daerah, BUMD; Badan Usaha Mikik Desa, BUMdes harus didorong dan lebih berperan untuk peningkatan kapasitas dan kemandirian fiskal yang umumnya masih rendah dan bergantung ke Pemerintah Pusat. Sekitar 70 % daerah di Indonesia kemandirian fiskalnya kurang dari 50 %.
Sudah harus ada keberanian dari Pemimpin Daerah untuk melakukan
restrukturisasi kelembagaan yang dinilai gemuk alias kaya struktur tapi miskin fungsi. Demikian pula dalam hal proses mengisi jabatan struktur lebih kedepankan aspek kompetensi dan profesionalisme. Kepentingan tertentu seyogianya sudah harus dikurangi.
Demikian beberapa catatan ringan ini diulas dalam penerbangan Palu Makassar di Sabtu pagi, tanggal 4 September 2021 dalam situasi sepi penumpang sebagai rangkaian dampak Covid-19. Dan akan diulas pada kesempatan lain “ Tiga Jenis perubahan pada era New Normal”. Semoga.***
