PALUEKSPRES,PALU – Wali Kota Palu Hadianto Rasyid kembali melantik dan mengambil sumpah jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Palu, di Halaman Kantor Wali Kota Palu, Kamis 9 September 2021.
Pelantikan kali ini dilakukan terhadap tiga pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) eselon II b. Lima orang pejabat administrator eselon III a dan enam orang pejabat administrator eselon III b.
Kemudian jabatan pengawas dalam eselon IV a sebanyak 34 orang dan eselon IV b sebanyak 30 orang.
Dalam jabatan eselon II b, mereka yang dilantik antara lain, dr Husaema menjadi Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota (Sekdakot) Palu. dr Husaema sebelumnya menjabat kepala dinas kesehatan.
Sementara kepala dinas kesehatan dijabat Denny S Taufan yang sebelumnya menjabat Asisten II Sekdakot Palu.
Selanjutnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Dilantik dalam jabatan ini adalah Hajar Modjo yang sebelumnya mengikuti job fit eselon II b beberapa waktu lalu. Sebelumnya jabatan juga mengalami kekosongan menyusul dilantiknya Irmawati Alkaf sebagai kepala badan pendapatan daerah.
Sementara itu, jabatan administrator eselon III a dilantik sebanyak 5 orang diantaranya Yohan Wahyudi sebagai kepala bagian umum Sekretariat DPRD Palu. Gladys Levyna sebagai kepala bagian persidangan Sekretariat DPRD Palu. Muhammad Ramli sebagai sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Palu.
Rohkmiati sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada UPTD RSU Anutapura Palu dan Muhammad Yusuf sebagai Camat Tatanga.
Sedangkan eselon III b sebanyak 6 orang. Antara lain, Idris kepala bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Palu. Adriani sebagai kepala bidang perdagangan pada dinas perdagangan dan perindustrian.
Sitti Rachmah sebagai kepala bidang pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan. Syarifuddin sebagai kepala bidang perencanaan dan pengembangan potensi daerah pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Muin Bahar sebagai Kepala bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat pada satuan polisi pamong praja dan Azhar sebagai sekertaris Kecamatan Palu Utara.
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dalam sambutannya mengatakan, penempatan jabatan memang terkadang tidak sesuai harapan atau membawa kekecewaan. Bahkan terkadang membawa keputusasaan.
Karena itu ia meminta Kepala BKPSDMD Palu agar secepatnya melakukan pemantapan sistem khususnya menyangkut alat penilaian kinerja secara objektif bagi seluruh ASN di Kota Palu.
“Agar proses mutasi pejabat yang dilakukan Pemkot Palu kedepan betul-betul memiliki standar yang baik. Agar masing-masing kita kemudian bisa melakukan introspeksi diri. Melakukan evaluasi pemantapan kerja agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan bersama,”katanya.
Pemantapan diri dimaksud jelasnya terkhusus dalam penempatan jabatan yang merupakan impian sebagai bentuk pencapaian karir terbaik bagi seluruh ASN yang ada.
Wali kota berharap pejabat yang dilantik dapat menerima dengan baik mutasi tersebut.
“Jangan kecewa maupun putus asa. Karena nantinya akan ada evaluasi yang akan dilakukan langsung atas setiap kebijakan yang lahir baik dari wali kota maupun wakil wakil wali kota,”katanya.
Menurutnya, waktu menjabat sebagai wali kota masih cukup panjang sekitar tiga tahun. Makanya Hadianto berharap seluruh pejabat yang baru saja dimutasi atau yang belum untuk membangun kerja yang baik. Kerja yang bisa mengantarkan pada posisi dan karir yang diharapkan.
Bagi yang dilantik sesuai jabatan yang diharapan, Hadianto menyatakan untuk tidak merasa puas dengan capaian itu. Tapi menjadikan jabatan itu sebagai alat motivasi untuk membuktikan diri bahwa yang bersangkutan layak menduduki jabatan itu.
Kepada para camat dan lurah yang merupakan simpul utama dan penggerak antara pemerintah dan masyarakat, harus mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Para lurah harus jemput bola, aktif dengan masyarakat. Jangan sampai lurah merasa dirinya seperti wali kota. Atau merasa paling hebat, kuat dan mau didengar. Saat ini sebut wali kota waktunya para lurah untuk mendengar masyarakat.
Dia menambahkan, para lurah juga bisa membangun situasi kondisi kinerja baru dilingkungan masing-masing.
Untuk perubahan ini, maka setiap kelurahan nantinya akan diberikan jatah minimal lima orang pegawai yang diangkat berdasarkan Pekerja Kontrak Daerah (PKD) yang pembayaran gajinya standar UMR.
Dengan harapan, pegawai kontrak ini bisa ikut membantu kerja-kerja pemerintah kelurahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan.
“Mari bekerja sebaik-baiknya agar harapan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik”demikian wali kota.(mdi)
