PALUEKSPRES, PALU– Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palu M Arif Lamakarate mengemukakan pihaknya telah memiliki rencana untuk mengusulkan anggaran pengadaan alat layanan uji kelayakan kendaraan atau Kir.
Pengusulannya dilakukan bersamaan dengan rencana pembangunan Kantor Dishub Palu. Menurutnya, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid telah menyiapkan lahan seluas 2,4 hektare di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, untuk kepentingan tersebut.
Pengusulan anggaran pembangunan Kantor Dishub Palu kata dia, belum dapat diajukan tahun ini. Karena lokasi tersebut mesti harus disesuaikan dulu dengan hasil kajian dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
“Alhamdulillah Perda RTRW sudah selesai dibahas tahun ini juga. Sehingga kemungkinan kita ajukan tahun depan,” ungkap Arif, Kamis 16 September 2021.
Untuk pengadaan alat uji Kir, Arif menyebut hal itu memang perlu dilakukan secepatnya karena bersifat krusial bagi kepentingan keselamatan pengguna kendaraan.
“Paling mendasar adalah keselamatan penumpang maupun pengguna. Karena kalau tidak layak jalan, terus terjadi musibah, maka ini jadi problem. Pertama yang akan disoroti adalah Pemda, khusus dinas perhubungan. Memang secara prinsip dibutuhkan untuk keselamatan,”sebutnya.
Di Sulteng sendiri ujarnya belum ada satupun kabupaten yang memiliki peralatan tersebut. Karena itu, sebenarnya hal ini juga menjadi sebuah potensi penerimaan bagi daerah Palu.
Karena jika melihat jumlah pertumbuhan kendaraan setiap tahun di Kota Palu mencapai kurang lebih 10 atau 20 ribu unit, maka memang potensinya mencapai miliaran rupiah.
“Misalnya semua kendaraan wajib uji dari kabupaten di Sulteng ini masuk, dan itu wajib dilakukan dengan pengujian yang layak, maka memang potensinya bisa mencapai miliaran rupiah,”paparnya.
Saat ini, polanya uji kir dilakukan secara on-line dan terlapor langsung ke pemerintah Pusat. Salah satu yang memverifikasi layak tidaknya kendaraan melalui uji Kir adalah Kementerian Perhubungan.
“Kami pernah mencoba melakukan Kir dengan alat uji pinjaman dari balai. Tapi kurang maksimal karena tidak bisa dilakukan bagi kendaraan lebih dari bobot 3500 kilo. Sementara truck dan bus juga banyak di Palu,”katanya.
Pada tahun 2016 ke bawah, pendapatan dari layanan ini mencapai kurang lebih Rp300juta per tahun. Itu dalam kondisi jumlah kendaraan belum sebanyak saat ini. Dan saat itu, beberapa kabupaten lain juga masih melakukan uji Kir.
“Sekarang kabupaten lain itu tidak bisa lagi melakukan uji Kir karena mohon maaf, uji yang dialkukan tidak sesuai standar,”ungkapnya.
Standar peralatan uji Kir tambah Arif harus memenuhi estimasi lima standar uji. Antar lain, standar uji rem, emisi, pencahayaan dan sistem engine.
“Peralatan yang memenuhi lima estimasi standar tersebut biayanya juga cukup mahal. Mencapai Rp2 sampai Rp5 Miliar,”jelasnya lagi.
Arif berharap, semua pihak nantinya bisa memberikan dukungan utamanya terkait dukungan budgeting. Sehingga rencana pembangunan kantor Dishub Palu bisa diajukan bersamaan dengan pengadaan alat uji kir tersebut.
Dia juga mengaku, saat ini kendaraan asal Palu umumnya mendapat layanan Kir dari Provinsi Gorontalo. Sebagai kebijakan atas ketiadaan layanan Kir di Kota Palu dan Sulteng pada umumnya, pihak Dishub Palu saat ini juga meniadakan operasi atau razia kelengkapan dokumen uji kelayakan tersebut. (mdi/palu ekspres)
