PALUEKSPRES,PARIMO – Wakil Bupati Badrun Nggai menegaskan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk fokus pada belanja yang produktif. Seperti belanja berbentuk pelayanan, terlebih kepada kesejahteraan masyarakat. Seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dukungan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta program pengentasan kemiskinan dan lainnya.
“Pemerintah daerah siap berusaha untuk mencapai target dan tujuan dan perubahan dalam APBD tahun 2021 yang telah dirancang. Sehingga nantinya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berdasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran perubahan yang akan ditetapkan,” kata Badrun Nggai saat menyampaikan jawab pemerintah atas
pandangan umum Fraksi DPRD Parigi Moutong terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2021.
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang aspirasi DPRD tersebut, dipimpin Ketua DPRD, Sayutin Budianto, Rabu,(22/9/2021).
Sementara itu, permintaan Fraksi Bintang Indonesia kepada pemda agar memperhatikan sejumlah ruas jalan, khususnya di pelosok desa. Di antaranya, ruas jalan di Kotaraya Timur dan jalan lingkar di Desa Ogotion sepanjang 2,5 kilometer yang rusak parah.
Menurut Wabub, Pemda melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan akan melakukan penanganan pada tahun 2022.
Begitu pula terhadap permintaan Fraksi Bintang Indonesia kepada Pemdan agar meninjau lokasi yang menjadi langganan banjir, dan segera melakukan normalisasi serta pemasangan talut sungai untuk melindungi permukiman warga di Desa Ogotomubu dan Desa Tilung, Kecamatan Tomini.
“Untuk program penanganan banjir kami telah melakukan pekerjaan rehabilitasi dan normalisasi serta pemasangan bronjong maupun talut di beberapa daerah aliran sungai (DAS) yang prioritas,” ujar Wakil Bupati.
Namun, karena mempunyai wilayah yang begitu luas dan banyaknya DAS kata Badrun, sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap.
“Insya Allah pemerintah akan menambah armada alat berat, sehingga penanganan daerah rawan banjir bisa cepat terlaksana,”ujar wabub.
Ia menambahkan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP bersama Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Sulteng melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber daya Air (SDA).
