PALU, PE – Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Sulteng mengirim pesan lugas kepada koleganya di Koalisi Teruskan yang mengusung pasangan Longki-Sudarto pada pilkada gubernur tahun lalu.
Koalisi Teruskan yang didalamnya dihuni empat parpol, Gerindra, PKB, PAN dan PBB telah memutuskan Hidayat Lamakarate (birokrat) dan Zainal Daud (PKB) sebagai calon wagub menggantikan mendiang Sudarto SH. Bahkan proses administrasi keduanya kini sudah di tangan Biro Otonomi Daerah (Otda) Sekretariat Daerah.
Namun di mata sejumlah pentolan Fraksi PAN di DPRD Sulteng, keputusan itu dianggap belum bulat. Karena itu, pihaknya minta agar kandidat wagub dilakukan kocok ulang.
Anggota Fraksi PAN DPRD Sulteng, Rusli Dg Palabi meminta perlu ada pembicaraan kembali terkait dua nama yang sudah diputuskan itu dilakukan dengan hati-hati dan sesuai aturan main.
Permintaan itu kata dia bukan sesuatu yang mengada-ada. Sebagai parpol pengusung, pihaknya mempunyai kewajiban politik dan moral untuk terlibat langsung dalam proses, seleksi, pengajuan nama hingga pencalonan wakil gubernur suksesor mendiang Sudarto itu.
Keberatan PAN tersebut, dikemukakan Rusli Dg Palabi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Biro Otda di DPRD Sulteng, Senin 27 Februari 2017. Menurut Rusli, pemerintah diminta hati-hati memroses pencalonan wagub.
Tahapan pelaksanaannya dipastikan harus sesuai dengan UU Nomor 10/2016 tentang pemilihan kepala daerah.
Karena itu, untuk mencegah terjadinya blunder politik di masa yang akan datang, Palabi meminta Kepala Biro Otda Setdaprov Muhamad Nadir agar Gubernur Longki Djanggola mengundang kembali empat parpol pengusung membahas kembali nama-nama kandidat wagub.
Ditemui seusai RDP, Palabi mengatakan, masih ada yang perlu diklirkan. Karenanya perlu ada pertemuan kembali parpol pengusung dengan gubernur.
Bukankah pada pertemuan sebelumnya, PAN mengutus anggotanya untuk membahas kandidat bupati?. “Itulah masalahnya,” sahut Palabi ditanya perubahan sikapnya itu. Ia pun mengurai kronologis rapat yang kemudian memunculkan penolakan partainya pada dua nama, Hidayat Lamakarate dan Zainal Daud tersebut.
Tahun lalu, tepatnya 6 September 2016, koalisi pengusung bersepakat menggelar rapat membahas calon wagub. Pengujung tahun lalu sudah ada kesepakatan untuk menggelar rapat namun batal.
Lalu pada Tanggal 11 Februari 2017 pihaknya menerima surat, berisi tentang pertemuan membahas calon wagub. Namun pertemuan tersebut juga batal. Kemudian pada 13 Februari, pihaknya menerima surat untuk membahas hal yang sama.
Namun pada saat yang bersamaan, pengurus PAN ada kegiatan kepartaian di Jakarta sehingga tidak bisa mengikuti pertemuan yang dimaksud.
Palabi mengaku sudah memberitahukan kepada, Wakil Ketua DPRD Sulteng dari Partai Gerindra, Alimudin Paada untuk memberitahukan ketidakhadiran PAN. Dan meminta pertemuan dijadwal kembali. Namun Alimuddin Paada ungkap Palabi tidak memberitahukannya ke teman temannya di koalisi.
Bahkan, pada saat yang sama, Alimuddin Paada juga berangkat ke Jakarta. Sehingga pada 14 Februari jadilah pertemuan parpol koalisi yang belakangan melahirkan kandidat wagub Zainal Daud dan Hidayat Lamakarate.
PAN sendiri sambung dia, diikuti oleh Sekretarisnya Kaharudin Syah. ”Sayangnya Kaharudin Syah tidak melaporkan semua proses dan progres rapat di koalisi sehingga pengurus DPD tidak tahu menahu seperti apa hasilnya,” ungkap mantan politisi PBR ini.
Menurut dia, Kaharudin Syah dalam rapat 14 Februari tidak legitimate mengatasnamakan PAN Sulteng. “Pak Kaharudin Syah tidak lagi Sekretaris PAN, jadi tidak legitimate lagi untuk atasnamakan PAN,” tandasnya di ruang paripurna DPRD Sulteng, Senin (27/20.
Atas dasar itu, pihaknya meminta agar ada konsolidasi kembali para parpol pengusung. Ditanya langkah yang dilakukan PAN jika permintaannya tidak direspons. Palabi mengaku ada kartu truf yang akan dimainkan jika permintaan kocok ulang tidak ditanggapi.
Apa itu? Jangan lupa, UU Nomor 10/2016 tentang pemilihan kepala daerah, mensyaratkan dua kandidat yang diajukan ke DPRD harus diteken oleh ketua dan sekretaris parpol pengusung.
“Bisa saja kami tidak menandatangani. Jika dipaksakan diajukan, akan bermasalah di meja panitia pemilihan (panlih),” jelasnya.
Namun ia tetap berbaik sangka, permintaannya itu akan mendapat respons memadai dari koleganya di Koalisi Teruskan.
Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu yang memimpin jalannya RDP mengingatkan agar pemerintah berhati-hati memproses pengusulan calon wakil gubernur. “Saya tidak dalam posisi mengurusi internal koalisi. Saya dari PDIP hanya pendukung. Sebagai ketua komisi saya minta tolong ini diperhatikan baik-baik. Pastikan semua proses berlangsung sesuai aturan main,” ujarnya mengingatkan.
Kepala Biro Otda Setdaprov Muhamad Nadir mengaku, pihaknya hanya mengurusi dari sisi administrasinya. Pihaknya tidak akan masuk dalam ranah politik. Termasuk permintaan kocok ulang, hal itu menjadi kewenangan partai pengusung.
Soal permintaan ke Otda agar gubernur mengundang kembali koalisi membahas calon wagub, Nadir memilih bungkam.
(kia/Palu Ekspres)
