SOSIALISASI – Wakil Ketua DPRD Parimo, Faisan Badja saat menghadiri sosialisasi Perda pembangunan ketahanan keluarga yang di gelar DPRD Sulteng secara virtual. Foto : ASWADIN/PE
PALUEKSPRES, PARIMO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hj Zalzulmida A. Djanggola mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, secara virtual, Sabtu (6/11/2021).
Menurut Zalzulmida, pembangunan ketahanan keluarga sangat penting, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga.
“Keluarga merupakan sebuah proses dan upaya yang terus menerus di lakukan. Sehingga, harapan tertinggi yang kehendak dicapai adalah kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota keluarga,” ujarnya.
Sehingga kata dia, upaya pembangunan ketahanan keluarga harus tetap dilakukan agar setiap keluarga dari generasi ke generasi, tetap beriman, hidup sehat, produktif, hamonis dengan lingkungan mereka, dan menjadi sumber daya manusia berkualitas serta tetap memperhatikan hak-hak dan kewajiban.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan ketahanan keluarga diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil. Hal itu, untuk hidup mandiri serta mengembangkan diri dan keluarga.
Menurut politisi Gerindra itu, tataran empirik, khususnya dalam menghadapi persoalan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan kepada kaum perempuan dan anak, tidak hanya di lakukan pada saat terjadinya masalah. Namun, seharusnya tetap di kembalikan pada unit sosial terkecil, sehingga perlu adanya sebuah regulasi.
“Peraturan daerah tentang pembangunan ketahanan keluarga, dibuat bertujuan untuk mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material, dan mental spiritual secara seimbang,” jelasnya.
Ia berharap, dengan adanya aturan daerah ini, dapat terjadi harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Faisan Badja mengatakan, pihaknya mengapresiasi dengan hadirnya peraturan daerah itu, untuk meminimalisir permasalahan keluarga, seperti pernikahan dini, khususnya yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong.
“Berdasarkan hasil audiens tadi, memang paling banyak disampaikan tentang fenomena pernikahan anak dibawah umur. Semoga saja dengan regulasi ini, dapat menekan persoalan itu,” harap Faisan.
Pantauan media ini, kegiatan sosialisasi itu, menghadirkan sejumlah tokoh, yakni tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada diwilayah itu. (asw/paluekspres)
