PALUEKSPRES, PALU – 11 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kota Palu ditetapkan sebagai penerima bantuan pemerintah untuk masyarakat dalam program kotaku. 11 BKM dari 11 kelurahan tersebut menerima bantuan padat karya tunai (cash for work) pada Selasa 9 November 2021 di Kelurahan Baiya.
11 BKM tersebut masing-masing dari Kelurahan Baiya, Balaroa, Pantoloan, Besusu Tengah, Besusu Timur, Buluri, Layana Indah, Nunu, Poboya, Talise, dan Ujuna.
Penyerahan padat karya tunai dilakukan Asisten I Pemkot Palu Rifani Pakamundi kepada BKM, Selasa 9 November 2021 di Kelurahan Baiya.
Mewakili wali kota, Rifani menyatakan perbaikan infrastruktur lingkungan dengan BKM program Kotaku, sangat mendukung pembangunan Kota Palu.
Karena sejak dicanangkan Pemerintah Pusat pada 2016 silam, program kotaku memang bertujuan mengurangi luasan kawasan kumuh khususnya di wilayah perkotaan.
Programnya dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dasar berupa sanitasi, air bersih, drainase dan jalan lingkungan. Kemudian rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta pengelolaan sampah pada setiap lingkungan permukiman.
Rifani menyebut, pemberian cash for work dari program kotaku ini diharap bisa meningkatkan daya beli masyarakat akibat Pandemi Covid-19 yang memukul langsung masyarakat berpenghasilan rendah
“Program ini selain bisa mengurangi angka pengangguran ditengah ketidakpastian perekonomian pada masa Pandemi Covid-19, juga mempercepat pemulihan ekonomi,” katanya.
Rifani menambahkan, program padat karya tunai bisa pun diharapkan memberi efek positif terhadap masyarakat dalam hal membangkitkan motivasi kerja serta menambah infrastruktur berskala kecil di tingkat kelurahan.
dikutip dari situs kotaku.pu.go.ir, program kotaku merupakan singkatan dari kota tanpa kumuh yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui direktorat jenderal cipta karya.
Program tersebut dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam mempercepat penanganan pemukiman kumuh perkotaan. Sekaligus program pendukung gerakan 100-0-100 yaitu 100persen akses air minum layak. 0 persen pemukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.
