PALUEKSPRES, SIGI – Seratusan warga Pombewe Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, mendatangi Kantor Desa Pombewe, Kamis, 11 September 2021. Kedatangan mereka memrotes kepemimpinan Kepala Desa (Kades) Pombewe yang mereka nilai tidak transparan mengelola keuangan desa. Akibatnya sebut Muhdar, dalam orasinya yang berlangsung dua jam lebih, sebagai warga mereka dirugikan. Penggunaan dana desa untuk infrastruktur di desanya diduga tidak sejalan dengan anggaran belanja desa yang sudah disusun sebelumnya.
Dalam tuntutannya, warga yang mengatasnamakan Forum Keadilan Masyarakat Pombewe, menyebut sejumlah kejanggalan realisasi anggaran yang tidak transparan. Misalnya, penjualan tanah desa yang dilakukan oleh kepala Desa, Sekdes, mantan ketua LPM dan beberapa warga dan pernerbitan Surat keterangan kepemilikan Tanah (SKPT) kepada tokoh-tokoh masyarakat desa. Pertanggungjawaban perpustakaan desa, dana Covid-19, sabun cuci tangan, sanitizer dan masker dan beberapa persoalan lainnya.
Dalam aksi yang mendapat perhatian warga setempat itu, kepala desa tidak ada di tempat. Para pegawai yang tidak mengetahui kedatangan pendemo ke luar ruangan. Beberapa di antaranya mengaku, tidak tahu menahu perihal tuntutan warga itu.
Kepala BPD Pombewe Ningsih, kepada wartawan mengatakan, komposisi BPD yang dipimpinnya merupakan kepengurusan baru. Praktis tidak tahu menahu tentang apa yang disoroti warga. ”Saya dan teman-teman baru saja terpilih. Aspirasi warga kami pelajari,” katanya.
Permasalahan yang diadukan warga, menurut dia, terjadi saat dia belum memimpin BPD. Namun demikian, bukan berarti ia lepas tangan terhadap masalah yang menjadi sorotan warganya itu.
Di hadapan warga, Ningsih meminta dalam waktu 1 x 24 jam untuk membuat sikap terkait tuntutan warga yang tergabung dalam Forum Keadilan Masyarakat Pombewe itu. Usai menerima aspirasi warga, Ningsih bersama kolega BPD yang lain, mempelajari semua aduan masyarakat ini.
Setelah itu, sambung Ningsih, pihaknya akan membuat rekomendasi kepada pejabat di atasnya. ”Proses selanjutnya nanti ada di atasan,” elaknya.
Namun menurut dia, BPD Pombewe sejalan dengan sikap warga yang menuntut transparansi dalam setiap proses pembangunan di desanya.
Kades Pombewe Aspar, saat aksi berlangsung tidak ada di kantornya. Panggilan ke nomor teleponnya tidak diangkat. Pesan singkat yang dikirimkan hingga berita ini ditulis belum dibalas. Namun staf Kantor Desa Pombewe yang enggan dirinci namanya, mengaku, penggunaan uang desa selama ini sudah sesuai dengan mata anggaran desa. (kia/palu ekspres)
