PALU, PE – Panitia khusus (Pansus) DPRD Sulteng akhirnya merampungkan penyusunan tata tertib (Tatib) tentang mekanisme penggantian Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng sisa jabatan 2016-2021.
Tatib tersebut mengatur secara rinci tata cara penggantian jabatan Wagub Sulteng paska mangkatnya Wagub Sulteng Sudarto. Sebab hingga kini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara teknis tentang hal itu.
Sejauh ini, rujukan tata cara penggantian masih digambarkan umum dalam Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.
Pansus yang diketuai Zainudin Tambuala ini menyepakati sedikitnya 15 Bab dan 30 pasal dalam Tatib tersebut. Namun sayangnya tidak satupun pasal yang mangatur tentang larangan praktek politik uang dalam proses pemilihan yang akan dilakukan oleh anggota DPRD Sulteng.
Mengenai hal ini, Zainudin Tambuala menyebutkan pihaknya memang sengaja tidak memasukkan point yang berkaitan money politik dalam Tatib. Menurutnya larangan praktek politik uang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang lain.
“Hal-hal yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang lain itu tidak kita atur lagi dalam Tatib ini,”jelas Zainudin Tambuala kepada wartawan.
Pernyataan serupa juga disampaikan anggota Pansus dari Fraksi Golkar, Erwin Burase. Menurutnya, hal teknis terkait antisipasi terjadinya politik uang dalam proses pemilihan Wagub yang akan dilakukan anggota DPRD Sulteng nanti sudah ada ketentuannya.
“Itu sudah ada ranahnya sendiri. Saya kira itu tidak terlalu krusial untuk diatur dalam Tatib,”singkat Erwin Burase.
Adapun pasal-pasal krusial dalam Tatib pembahasaanya sempat alot diantaranya soal syarat calon dari kalangan aparatur sipil negara (ASN). Namun Zainudin memastikan seluruh anggota Pansus telah menyepakati bahwa calon dari kalangan ASN harus menyertakan pernyataan tertulis pengunduran diri dalam proses penetapan calon.
Berikut soal tata cara pengusulan calon dari partai politik (Parpol) pengusung. Zainudin menjelaskan, pansus menyepakati bahwa calon yang diusulkan Gubernur nantinya harus mengantongi surat persetujuan masing-masing dari ketua dan sekretaris dewan pimpinan pusat (DPP) serta ketua dan sekretaris tingkat dewan pimpinan daerah (DPW).
“Adapun jika calon belum mengantongi itu, maka penentuan lolos tidaknya calon akan dilakukan ditingkat panitia pemilihan DPRD Sulteng,”terang Zainudin.
Proses verifikasi dan klarifikasi dalam tahap tanggapan masyarakat atas calon. Menurut Zainuddin, dalam proses ini calon akan diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi tanggapan masyarakat.
Berikutnya adalah soal korumnya suara anggota DPRD Sulteng saat pemilihan. Anggota Pansus sebut Zainuddin menyatakan sepakat bahwa syarat korum minimal dihadiri setengah dari jumlah anggota DPRD Sulteng.
Selanjutnya mengenai syarat penyampaian visi-misi bagi calon yang diusulkan. Zainuddin menjelaskan, syarat ini cukup dengan menyampaikan pokok pikiran saja.
“Karena visi-misi itu pada prinsipnya sudah menjadi satu paket dari visi-misi gubernur,”jelasnya.
Pansus juga menyepakati tentang kemungkinan terjadinya perolehan suara sama dalam pemilihan cagub. Dalam proses ini disepakati bahwa, meskipun terjadi kesamaan jumlah suara, namun proses itu harus tetap diselesaikan ditingkat DPRD.
“Proses ini harus selesai di DPRD, meskipun terjadi dead lok berulang,”sebutnya. Hal lainnya yang disepakati dalam Tatib yakni larangan mundur bagi calon yang telah diusulkan gubernur. Serta larangan-larangan lain bagi anggota DPRD ketika dalam proses pemilihan nanti.
“Hal yang krusial disini adalah larangan membawa handpone bagi pemilih (anggota DPR) ke bilik suara dalam pemilihan nanti,”urainya.
Namun begitu tegas Zainudin, susunan Tatib ini masih bersifat draft. Darf itu masih harus mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPRD Sulteng. Masih mungkin terjadi perubahan poin dalam Tatib. “Yang menentukan drafnya di Paripurna nanti,”urainya.
Dalam waktu dekat draft Tatin akan diserahkab pada Badan musyawarah (Banmus) untuk menentukan jadwal Paripurna. Jika Paripurna menyepakati draft itu, maka lanjut Zainuddin akan dibentuk panitia pemilihan.
“Ada tiga Paripurna yang akan dilalui, pertama paripurna penetapan calon, kedua pemilihan dan ketiga paripurna penetapan wagub terpilih,”jelasnya lagi.
Zainuddin juga menjelaskan masa waktu proses penggantian wagub tidak diatur dalam ketentuan manapun. Cepat tidaknya tergantinya wagub Sulteng menurutnya tidak dapat diprediksi. Semua tergantung dari paripurna.
“Contohnya saja pemilihan wagub Riau, hingga saat ini belum ada yang ditetapkan. Padahal, parpol pengusungnya hanya satu partai saja,”pungkasnya.
(mdi/Palu Ekspres)
