PALUEKSPRES, JAKARTA- Wakil Presiden KH Maruf Amin menyatakan satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting. Persoalan ini kata Wapres, bukan persoalan bangsa di masa sekarang saja. Tetapi menyangkut masa depan Indonesia, karena anak-anak adalah generasi penerus.
“Merekalah masa depan kita. Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045 kalau modal dasarnya, yaitu anak-anak bangsa, mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya,” tandas Wapres saat membuka Forum Nasional Stunting Tahun 2021 secara virtual, yang diselenggarakan BKKBN Pusat, Selasa, (14/12/2021).
Saat ini prevalensi stunting di Indonesia masih tercatat sekitar 27 persen. Sementara pemerintah pusat menargetkan angka ini menurun hingga 14 persen pada 2024. “Kita hanya punya waktu kurang dari tiga tahun lagi. Target yang cukup ambisius dalam sisa waktu yang sangat singkat ini, adalah tantangan besar namun harus kita hadapi bersama.
Untuk itu, Wapres kembali menekankan bahwa pemerintah sangat serius mengupayakan penurunan stunting. Komitmen Pemerintah tidak pernah kendur, kata dia. Pada Agustus 2021 yang lalu, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden No. 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Substansinya mengadopsi Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024.
Perpres ini memberikan dasar hukum untuk melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting.
“Target kita sangat jelas, kita ingin menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2030, sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), kita harap prevalensi stunting sudah 0 (nol) di negara kita,”tandas Wapres.
Wapres meminta para Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya. Didukung dengan sumber daya yang mencukupi, dan dipastikan bahwa setiap intervensi yang diperlukan sampai hingga ke tingkat keluarga yang dikategorikan rawan stunting, tandas Wapres.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, prevalensi Stunting di Sulawesi Tengah berada pada angka 30,80 Persen. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata angka stunting secara nasional yang mencapai 27,77 Persen. Posisi ini oleh Kementerian Keuangan dikategorikan sebagai Prevalensi Sangat Tinggi yaitu 13 persen dari total rata-rata nasional.
Tetapi Sulawesi Tengah tak sendiri, ada 11 lagi Provinsi yang masuk kategori Prevalensi Stunting sangat Tinggi, yaitu Maluku, Sulawesi Barat,Sulewsi Tenggara, NTT,NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Aceh, dan Gorontalo.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, Dr Sugeng Haryono, Plt menegaskan berdasarkan arahan Presiden pada Rapat Terbatas Agustus 2020, Sulawesi Tengah bersama 9 Provinsi Prevalensi Stunting Tertinggi di Indonesia tersebut menjadi fokus utama pemerintah dalam penanganan stunting.
Sebagai informasi, Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. (aaa/pe)
