PALUEKSPRES, JAKARTA- BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting siap melaksanakan arahan Presiden pada rapat terbatas percepatan penurunan stunting, 28 Januari 2021 agar angka prevalensi Stunting di Indonesia dari 27,77persen menjadi 14 Persen pada 2024 melalui pendekatan keluarga.
BKKBN telah merancang program yang diberi nama Rencana Aksi Nasional dengan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan yang disingkat, RAN Pasti.
Hal itu disampaikan, Kepala BKKBN DR (H.C) dr Hasto Wardoyo SP.OG(K) pada Forum Nasional Stunting 2021 yang diselenggarakan secara secara daring dan luring, Selasa (14/12/2021).
Untuk mencapai target yang ditetapkan Pemerintah RI soal Stunting dari angka 27,6 Persen pada 2019 menjadi 14 persen di 2024, maka kata Hasto Wardoyo, percepatan penurunan stunting harus mencapai 3 persen setiap tahun.
Hasto mengatakan, stunting disebabkan gizi buruk yang muncul sejak awal konsepsi. Yaitu mulai dari gizi calon ibu dan ayah, sebelum menikah hingga saat kehamilan tri semester awal. “Anak dengan Stunting tidak mengalami pertumbuhan maksimal. Kemampuan intelektual akan di bawah rata-rata anak normal,” tandas Hasto.
Artinya stunting tidak hanya berpengaruh kepada fisik anak, yaitu tinggi badan yang tidak berkembang dan jauh dari rata-rata anak normal namun juga kemampuan intelektual.
Menurut Hasto, percepatan penurunan stunting sendiri sejalan dengan program pemerintah RI untuk pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 salah satunya menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.
“Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula,” ujar Hasto.
Selanjutnya, di SDGs, pemerintah RI juga memprogramkan 2030 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara, berusaha menurunkan angka kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 Kelahiran Hidup dan angka kematian balita 25 per 1000.
