JAKARTA, PE – Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk menindaklanjuti kompensasi bagi korban jatuhnya crane di Masijidil Haram, Mekah, September 2015 lalu.
Upaya tersebut dilakukan melalui KBRI Riyadh yang terus meagih janji tersebut. Bahkan, lanjut dia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selalu mengungkit permasalahan kompensasi dalam pertemuan bilateral dengan pihak Arab Saudi.
Dia selalu menyampaikan bahwa pemerintah RI sudah mengirimkan nota tertulis yang menyatakan proses verifikasi korban WNI telah selesai dilakukan. Mereka tinggal menunggu penerbitan cek oleh Kementerian Keuangan Arab Saudi.
“Namun demikian, ini terkendala oleh adanya korban dari negara lain yang terlambat menyampaikan dokumen yang diperlukan. Pemerintah Arab menyatakan akan membayar jika semua korban dari seluruh negara sudah tercatat,’’ ujarnya di Jakarta kemarin (4/3).
Iqbal menampik adanya kabar bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya telah menerima uang kompensasi namun ditahan.
Menurutnya, dia juga sudah melakukan koordinasi dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang diklaim yang mengeluarkan pernyataan itu.
“Kami sampaikan bahwa semua hal itu tidak benar. Kami juga sudah meminta klarifikasi GNPF-MUI. Ternyata mereka tidak pernah membahas itu apalagi membuat statemen,” tegasnya.
Saat ini, lanjut dia, pihaknya terus menjalin hubungan tokoh-tokoh agama seperti MUI untuk membahas apa saja isu yang ditangani termasuk kompensasi korban crance.
’’Pembayaran kompensasi crane merupakan salah satu hal yang dibahas Kemenlu bersama tokoh agama dan ormas Islam,’’ imbuhnya.
Seperti yang diketahui, sebagian korban jatuhnya crane di Masjidil Haram, Mekah, mulai menagih janji Arab Saudi untuk membayar kompensasi.
Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz sempat menjanjikan akan menyalurkan kompensasi senilai 1 juta riyal atau Rp 3,8 miliar untuk korban crane yang meninggal dan 500 ribu riyal atau Rp 1,9 miliar untuk yang cacat fisik.
(bil/JPNN/PE)
