Sesuai dengan ketentuan di dalam PMA 13/2021, layanan pendaftaran haji secara online dimotori petugas Kemenag tingkat kabupaten dan kota. Bukan di Kemenag tingkat pusat. Skemanya adalah calon jemaah haji (CJH) lebih dulu membuat akun di aplikasi pendaftaran haji. Setelah itu, jemaah mengambil foto dan melengkapi dokumen-dokumen untuk kemudian diunggah ke aplikasi.
Setelah itu, petugas di kantor Kemenag kabupaten/kota memverifikasi dokumen yang diunggah jemaah. Setelah seluruh dokumen terverifikasi, petugas menerbitkan lembar bukti surat pendaftaran haji (SPH) secara elektronik. Di dalam SPH ini, sudah tercantum nomor porsi keberangkatan haji reguler untuk setiap jemaah.
Dengan alur seperti itu, Hanif menyampaikan bahwa layanan pendaftaran haji secara online membutuhkan jaringan internet yang baik untuk seluruh wilayah Indonesia. Sebab, kantor Kemenag kabupaten/kota juga tersebar di seluruh Indonesia. Dalam tahap uji coba ini, Kemenag mempelajari kendala-kendala yang muncul. ”Jangan sampai, ketika sekarang diumumkan sudah bisa daftar haji secara online, ternyata ada masalah. Ada jemaah yang sulit upload dokumen, kemudian protes,” tuturnya.
Hanif menuturkan, Kemenag berupaya mempersiapkan sistem layanan pendaftaran haji online ini sebaik-baiknya. Jadi, ketika nanti layanan online diluncurkan secara resmi, potensi kendala teknis di lapangan bisa diminimalkan.
Dia menjelaskan, inovasi layanan pendaftaran haji ini membutuhkan integrasi data kependudukan yang meliputi nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK). Karena itu, beberapa waktu lalu Ditjen PHU Kemenag bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk integrasi data kependudukan. Dengan integrasi tersebut, petugas yang melayani pendaftaran haji mendapatkan berbagai kemudahan. Misalnya, tinggal menginput NIK, data calon jemaah langsung muncul. Integrasi itu juga bisa mencegah duplikasi data pendaftar haji.
Selain itu, integrasi data kependudukan ini penting ketika ada pelimpahan atau peluncuran porsi haji. Misalnya, jika ada CJH yang meninggal ketika masih masuk daftar antrean haji, nomor porsinya bisa dilimpahkan kepada anak kandung atau saudara kandung. Nah, untuk memastikan pelimpahan porsi ini sesuai dengan ketentuan, diperlukan data dari KK. ”Jangan sampai (dilimpahkan, Red) ke orang lain,” tegasnya.
Secara umum, Hanif menyatakan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, pendaftaran haji masih terus dibuka. Namun, dia mengakui jumlahnya menurun. Dia memperkirakan rata-rata jumlah pendaftar pada masa pandemi sekarang tinggal 30 persen dari kondisi normal.
