“Kalau ada bukti, silakan (BNPT) ambil tindakan. Jangan hanya mengeluarkan isu lalu semuanya pondok pesantren merasa dicurigai,” kata Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, usai menjadi pembicara dalam Rakernas PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, (31/1/2022) dilansir fajarcoid.
Dikatakannya, untuk membuktikan dugaan tersebut, BNPT bisa memanggil satu-persatu pondok pesantren yang dicurigai.
“Yang mana itu. Kan bisa dipanggil satu persatu,” katanya.
JK menyarankan agar data pondok pesantren yang terafiliasi teroris untuk dibuka. Sebab jika hanya diumumkan begitu saja justru akan menimbulkan keresahan.
“Jadi orangnya bisa dipanggil. Daripada diumumkan begitu saja tanpa jelas kan pondok pesantren menjadi resah,” ujarnya.
“Tapi harus yakin dan ada buktinya,” imbuhnya.
Diketahui dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa (25/1/22), lalu, Ketua BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan soal 198 pesantren yang dicap terafiliasi jaringan terorisme.
Bahkan Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid, Minggu (30/1/) kemarin, ikut menjelaskan soal pernyataan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar itu. (zak/fajar/fin/pe)
