“Melihat kondisi dan letak geografis Indonesia, pemetaan risiko iklim dan bencana menjadi mutlak diperlukan. Selain itu, isu krisis iklim semakin menuntut penanganan secara holistik dengan pendekatan multi disiplin,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menjelaskan bahwa saat ini telah terdapat beberapa instrumen kebijakan sebagai modal untuk pengelolaan risiko bencana yang lebih baik. Instrumen tersebut di antaranya Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 yang telah menyediakan peta jalan penanggulangan bencana jangka panjang hingga tahun 2044.
Dalam hal penganggaran, tambahnya, Indonesia telah memiliki Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebagai wujud semangat gotong royong dalam pembiayaan risiko bencana. Untuk pemerintah daerah, juga telah ada Standar Pelayanan Minimal sebagai ukuran minimal pelayanan kebencanaan yang harus diberikan kepada masyarakat. Dengan modal awal yang dimiliki tersebut, Wapres pun meminta agar seluruh instrumen yang tersedia dapat dioptimalkan pelaksanaannya secara terpadu.
“Instrumen-instrumen tersebut tidak dapat serta merta membawa keberhasilan dalam penanganan bencana sepanjang para pemangku kepentingan belum bekerja secara terpadu. Oleh karena itu, hendaknya seluruh pihak harus bersatu padu menyumbangkan kontribusi terbaiknya agar ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana benar-benar terwujud. Tentu kita ingat, bencana adalah urusan bersama,” imbaunya.
Menutup sambutannya, Wapres berharap agar forum Rakornas PB Tahun 2022 dapat terus menghasilkan rumusan konkret dalam rakornas-rakornas ke depannya dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Seluruh dedikasi waktu, tenaga, dan sumber daya yang dicurahkan dalam menangani dan menyelesaikan krisis-krisis penanggulangan bencana di berbagai pelosok Indonesia, kiranya menjadi amalan yang tak ternilai. Selanjutnya, sinergi lintas unsur pentahelix ini harus senantiasa dikembangkan untuk terwujudnya ketangguhan bencana bagi kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto menekankan arahan Presiden kepada BNPB yang sejalan dengan program kerja BNPB sebagai upaya optimalisasi strategi penanganan bencana.
