“Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan Gubernur kepada BPK RI,” ujarnya.
Ia menambahkan, amanat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perintah Tahun 2021 dengan Topik Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi, Menteri Keuangan mengharapkan laporan keuangan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah harus selalu menjaga tata kelola yang baik, serta terus melihat temuan -temuan BPK – RI dan memperbaiki berdasarkan rekomendasi yang disampaikan BPK dan auditornya.
Selanjutnya Wagub Ma’mun menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah akan terus memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada di masa lalu dan terus berupaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindakan fraud.
Pemprov Sulteng pun katanya, akan terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal. Olehnya, ia berharap BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah dapat memeriksa dan mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah Slamet Riyadi, mengapresiasi pemerintah daerah sudah dapat menyerahkan LKPD sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
“Semoga penyajian LKPD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan pemerintah daerah dapat menyajikan laporan dengan baik dan bekerja sama dengan tim auditor untuk melihat fakta dan data yang dibutuhkan,” imbuhnya. (bid/paluekspres)
