Kemudian audit kasus stunting, perencanaan dan penganggaran, pengawasan dan akuntabilitas, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
BKKBN lanjut Ari Dwikora, juga melakukan koordinasi dan kunjungan kepada Kementerian terkait dalam rangka konvergensi, dukungan program dan penguatan komitmen.
Saat ini menurutnya, BKKBN sedang berproses dalam pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Selanjutnya telah membentuk sebanyak 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) atau sebanyak 600 ribu.
Sementara itu untuk Sulteng terdapat 2.402 Tim Pendamping Keluarga (TPK) atau sebanyak 7.206 orang yang beranggotakan bidan, kader PKK, dan Kader KB untuk penanganan stunting. Sejauh ini tim tersebut telah mengikuti pelatihan secara daring dan luring.
“Kami sangat menyadari bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak untuk mensukseskan percepatan penurunan stunting di Indonesia menjadi 14persen pada akhir tahun 2024,” paparnya.
Dia menambahkan, angka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi sedangkan waktu efektif yang tersisa hanya 2,5 tahun untuk mencapai target tersebut.
“Kami yakin hal ini tentunya tidak mudah, tetapi dengan kerja keras dan saling bahu membahu dari semua komponen dan elemen bangsa, pemerintah maupun swasta serta perguruan tinggi dan LSM, hal yang mustahil dapat menjadi mungkin. Mari bergerak bersama mensukseskan program nasional ini untuk generasi Indononesia yang berkualitas,” katanya.
