“Ini menjadi komitmen bersama agar semua kabupaten/kota melaksanakan percepatan penanggulangan penurunan stunting,” jelasnya.
Menurutnya, terdapat dua kabupaten di Sulteng dengan angka kasus tertinggi Stunting. Yakni Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong (Parimo) dengan persentase sekitar 45 persen. Dari dua kabupaten ini kemudian ditetapkan enam desa sebagai proyek percontohan (pilot project) intervensi terintegrasi penanganan stunting.
Lalu kata Tenny, sebagai bentuk intervensi terhadap program percepatan penanganan stunting, BKKBN Sulteng terus berkoordinasi dengan TPPS yang ada di kabupaten/kota se Sulteng.
Kita terus koordinasi terkait beberapa program yang akan disiapkan bersama mitra BKKBN Sulteng disetiap kabupaten,”paparnya.
Tenny menyebut, secara konferensi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota bertanggung jawab untuk bagaimana program penurunan stunting ini terkoordinir dengan baik. Utamanya terkait rencana aksi penurunan stunting yang dilaksanakan dinas kesehatan kabupaten/kota.
Masih menurut Tenny, dua sistem penanganan stunting adalah secara sensitif dan spesifik. Secara spesifik nantinya akan dikolaborasikan dengan mitra terkait. Sistem spesifik ini berkaitan dengan program dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan ruang lingkup strategi pencegahan stunting melalui intervensi gizi.
Kemudian secara sensitif yakni berkaitan pada penanganan dengan pola edukasi, sarana dan prasarana penunjang upaya penurunan stunting
