PALUEKSPRES,BALI- Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pembangunan yang berkesinambungan dan meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah provinsi serta pemangku kepentingan.
“Pemerintahan yang efektif tidak sekadar melakukan intervensi, tetapi membangun misi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali, Senin (9/5/2022).
Acara yang mengusung tema “Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi untuk Kesinambungan Pembangunan” tersebut, Wapres menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang dapat mewujudkan kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.
“Sehingga, orientasi pembangunan di masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang non-ekstraktif, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara,” jelasnya.
Untuk mewujudkannya, Wapres pun menguraikan setidaknya ada 6 hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan.
“Visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas, berani mengambil risiko dan melakukan inovasi, mendinamisasi birokrasi/organisasi, kolaborasi dengan multipihak, anggaran yang fokus kepada hasil dan kemitraan yang efektif antara sektor publik dan swasta,” papar Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga mengungkapkan sebuah kutipan yang disampaikan oleh Mariana Mazzucato pada tahun 2021. Kutipan tersebut memiliki pesan penting dimana pemerintah daerah diingatkan untuk mampu mengambil kebijakan yang lebih dekat dengan aspirasi rakyat dengan menerapkan prinsip “mission economy”, yakni mengubah paradigma dari sekadar menata (order) menjadi melayani/memenuhi (deliver) kebutuhan rakyat, termasuk membangun interaksi dengan banyak pemangku kepentingan.
