PALUEKSPRES, PALU– PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulteng atau Bank Sulteng masih kekurangan Rp 1,8 Triliun guna memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 3 triliun pada 2024.
Berdasarkan catatan data, Bank Sulteng sampai saat ini baru memiliki modal inti senilai Rp1,2 triliun. Angka itu masih kurang Rp1,8 triliun dari ketentuan minimum modal inti.
“Masih jauh dari modal inti, ada di angka Rp1,1 triliun sampai Rp1,2 triliun,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulteng, Triono Raharjo menjawab pertanyaan wartawan pada Gathering Media bersama OJK, Selasa (9/8/2022) di salah satu cafe di Kota Palu.
Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2020 lanjutnya, pada akhir 2024 khususnya Bank Daerah harus memenuhi Rp 3 Triliun dan pada tahun 2022 ini, baru memenuhi Rp 1,2 Triliun dan kurang Rp 1,8 Triliun.
Syarat modal inti berdasarkan peraturan itu masih berlaku hingga saat ini. “Paling lambat Desember 2024 penuhi syarat modal inti Rp3 triliun khusus untuk BPD. Bank Sulteng masih berproses untuk memenuhi,” ungkap Triono.
Jika tidak terpenuhi, bank milik pemerintah daerah itu bakal turun status jadi BPR.
Hal serupa pernah dibahas Pemprov Sulteng.
Plt. Sekda Provinsi Sulteng Dr. H. Rudi Dewanto, SE, MM mewakili Gubernur memimpin rapat terkait Penetapan Aset Daerah yang akan digunakan untuk pembangunan PT. Bank Sulteng, Selasa (12/7/2022), di ruang kerja Sekda.
Rudi menjelaskan, rapat Penetapan Aset Daerah ini dilaksanakan guna menindaklanjuti surat dari PT. Bank Sulteng perihal permohonan tambahan modal.
Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2020 bahwa pada akhir 2024 khususnya Bank Daerah harus memenuhi modal inti Rp 3 Triliun. Bank Sulteng pada tahun 2022 ini, baru memenuhi Rp 1,2 Triliun atau masih kekurangan Rp 1,8 Triliun.
Berkaitan dengan pernyataan modal dalam bentuk aset, dalam rapat yang dihadiri perwakilan Bank Sulteng, Dinas Perindag, Biro Ekonomi, Biro Hukum, Inspektorat, dan BPKAD Provinsi Sulteng, terungkap beberapa opsi yang dapat dijadikan sebagai bagian dari penyertaan modal. (Tika/paluekspres)
